Pemprov DKI Siapkan Rp166 Miliar untuk Venue PON 2028, Dongkrak UMKM

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan kesiapannya menjadi daerah penyangga penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 yang dipusatkan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan arena pertandingan, dukungan infrastruktur, sistem transportasi terintegrasi, hingga anggaran sebesar Rp166 miliar untuk penyempurnaan berbagai venue olahraga.

Kesiapan itu disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta, Andri Yansyah, dalam diskusi bertajuk Optimalisasi Jakarta sebagai Kota Penyangga PON 2028 NTB-NTT yang digelar Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Jaya bersama KONI DKI Jakarta di Gedung KONI DKI Jakarta, Kamis (30/7/2026). Menurutnya, penunjukan Jakarta sebagai daerah penyangga melalui Keputusan Menteri Nomor 129 Tahun 2024 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan PON berjalan efektif.

Jakarta dinilai memiliki seluruh prasyarat yang dibutuhkan untuk mendukung pesta olahraga nasional tersebut. Pengalaman menjadi tuan rumah berbagai ajang internasional menjadi modal penting dalam memastikan pelaksanaan pertandingan berlangsung sesuai standar.

Selain memiliki sekitar 36 venue milik pemerintah pusat, Jakarta juga didukung lebih dari 220 fasilitas olahraga milik Pemprov DKI Jakarta serta berbagai venue swasta. Seluruh fasilitas tersebut diperkuat dengan jaringan transportasi publik terintegrasi seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan TransJakarta yang memudahkan mobilitas atlet, ofisial, maupun penonton.

Keunggulan tersebut dinilai telah terbukti saat Jakarta menjadi salah satu tuan rumah Asian Games 2018. Penyelenggaraan ajang internasional itu menghadirkan venue berstandar dunia yang didukung sistem transportasi publik modern sehingga menjadi referensi bagi kesiapan Jakarta menyambut PON 2028.

Selain mendukung kelancaran pertandingan, penyelenggaraan PON diyakini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Perputaran ekonomi diperkirakan akan dirasakan sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama ajang berlangsung.

"Jika kegiatan dua hari saja mampu menghasilkan dampak ekonomi sebesar itu, maka PON yang berlangsung sekitar dua pekan tentu akan memberikan multiplier effect yang jauh lebih besar bagi sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga UMKM," kata Andri.

Andri mencontohkan penyelenggaraan Jakarta International Marathon (JAKIM) yang hanya berlangsung selama dua hari mampu menciptakan perputaran ekonomi sekitar Rp694,3 miliar. Menurutnya, penyelenggaraan PON dengan durasi sekitar dua pekan berpotensi memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar bagi Jakarta.

Ia juga menegaskan bahwa PON merupakan ajang tertinggi bagi atlet daerah sehingga proses penentuan kontingen harus dilakukan berdasarkan prestasi. Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, ingin memastikan setiap atlet terbaik memiliki kesempatan yang sama untuk membela ibu kota di ajang olahraga nasional tersebut.

"PON adalah puncak perjalanan seorang atlet. Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, dan masa muda untuk berlatih," ujar Andri.

Menurut Andri, kesempatan membela DKI Jakarta tidak boleh dipengaruhi faktor di luar kemampuan atlet. Seleksi harus dilakukan secara objektif agar kontingen yang diturunkan benar-benar mampu bersaing dan meraih prestasi terbaik.

"Karena itu, siapa pun yang memiliki kualitas terbaik harus mendapat kesempatan yang sama untuk bertanding dan mengharumkan nama DKI Jakarta," pungkasnya.