Menuju Indonesia Emas, OJK Kejar Inklusi Keuangan 98% pada 2045

BEKASI – Inklusi keuangan nasional terus menjadi salah satu fondasi penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi.

Meski demikian, tantangannya bukan lagi sekadar memperluas akses, tetapi memastikan masyarakat mampu menggunakan produk keuangan secara aman, tepat, dan produktif.

Masih adanya kesenjangan inklusi pada masyarakat perdesaan, kelompok berpendidikan rendah, serta sejumlah kelompok pekerjaan menunjukkan bahwa pemerataan akses dan penguatan literasi harus berjalan beriringan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 98 persen pada tahun 2045.

"Saat ini sesuai dengan amanat RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2005-2045, InsyaAllah harapannya di tahun 2045 inklusi keuangan Indonesia adalah 98 persen," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Indonesia Menabung di Bekasi, Jumat (28/8).

Friderica, atau yang akrab disapa Kiki melaporkan bahwa pelajar dan mahasiswa masih menjadi segmen masyarakat yang memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan di bawah rata-rata nasional.

Kondisi itu membuat pelajar dan mahasiswa menjadi salah satu sasaran prioritas OJK dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

"Kalau kita melihat literasi keuangan dan inklusi keuangan pelajar dan mahasiswa, ini masih di bawah standar literasi dan inklusi nasional. Maka ini adalah tugas kita semua yang ada di depan sini, dan juga para kepala daerah untuk semakin meningkatkan indeks literasi dan inklusi pelajar di Indonesia," kata dia.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat literasi keuangan pelajar dan mahasiswa tercatat 62,72 persen, lebih rendah dibandingkan tingkat nasional yang mencapai 69,57 persen.

Sementara itu tingkat inklusi keuangannya mencapai 92,76 persen, masih di bawah angka nasional sebesar 93,61 persen.

Kiki menilai peningkatan indeks itu di kalangan pelajar penting dilakukan mengingat jumlah penduduk usia pelajar dan mahasiswa cukup besar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, terdapat sekitar 88 juta penduduk usia pelajar dan mahasiswa atau setara dengan 31 persen dari total populasi Indonesia yang mencapai 287,2 juta jiwa.

Menurut dia, tingginya akses terhadap produk layanan keuangan perlu diimbangi kemampuan untuk memahami dan menggunakannya secara bijak.

Lebih lanjut, Kiki menyadari tantangan literasi keuangan bagi generasi muda saat ini semakin besar.

Hal ini seiring dengan kemudahan akses belanja daring dan berbagai layanan keuangan digital.

Kemudahan itu bisa menjadi distraksi bagi anak muda yang melakukan pembelian secara impulsif lewat platform belanja daring.

Kiki mencontohkan penggunaan buy now pay later (BNPL), terutama apabila pengguna belum memiliki penghasilan yang memadai untuk membayarnya.

"Kalau kita lihat anak-anak sekarang memang berbeda dengan jaman saya dulu. Kalau kita dulu enggak banyak distraksi. Sekarang ini luar biasa, dengan adanya program belanja online begitu ya, dan juga semuanya serba mudah, serba cepat. Itu juga godaannya luar biasa," kata dia.

Untuk itu, Kiki meminta pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) memperkuat edukasi dan perlindungan konsumen, termasuk memastikan calon pengguna produk keuangan sudah mempunyai penghasilan dan memahami kewajiban dari penggunaan produk tersebut.

Ia juga mendorong para anak mudah agar membangun kebiasaan menabung sejak usia dini.

Sebab, kebiasaan tersebut perlu terus diajarkan agar generasi muda mempunyai kemampuan mengelola keuangan secara bijak sejak dini.

"Jadi memang godaannya sangat besar saat ini, jadi anak-anak harus kita dampingi. Kita persenjatai mereka dengan pengetahuan, supaya kalau mereka punya uang, yang top of mind-nya mereka menabung dulu, baru sekian persen kalau mau dijajanin atau belanja, tapi sudah sesuai target, sudah menabung sekian dulu," tambah Kiki.