OJK Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan syariah.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2026. Kegiatan tersebut berlangsung 20 hingga 23 Agustus 2026 di Kota Kasablanka, Jakarta.

EKSiS 2026 mengusung tema "Tumbuh Bersama, Bermanfaat untuk Semua". Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi, edukasi, serta produk keuangan syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan keuangan syariah tidak sekadar berkaitan dengan transaksi. Menurut dia, keuangan syariah juga berkaitan dengan keadilan, kemitraan, kepercayaan, dan kemaslahatan.

"Keuangan syariah bukan hanya tentang bagaimana kita melakukan transaksi. Keuangan syariah adalah tentang bagaimana kita membangun keadilan, kemitraan, kepercayaan, dan kemaslahatan," kata Dicky di Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (20/8).

Dicky mengatakan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Menurut Dicky, pertumbuhan industri keuangan perlu diikuti dengan peningkatan manfaat bagi masyarakat. Industri juga harus terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

"Industri keuangan harus tumbuh, tapi tumbuh dengan manfaat yang makin meluas. Tumbuh dengan kualitas," ujar dia.

Dicky menjelaskan, EKSiS menjadi jembatan dari pengetahuan menuju pemahaman dan pilihan masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan memperkuat keyakinan masyarakat terhadap kualitas produk keuangan syariah.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, indeks literasi keuangan syariah mencapai 43,07 persen. Sementara itu, indeks inklusi keuangan syariah tercatat sebesar 13,24 persen.

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, mengatakan ekonomi syariah harus menjadi bagian dari solusi persoalan ekonomi masyarakat. Menurut dia, ekonomi syariah juga harus mendukung penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.

"Ekonomi syariah harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan ekonomi kita dengan membantu menciptakan lapangan kerja. Membantu UMKM naik kelas, membantu masyarakat memiliki usaha, membantu generasi muda menjadi entrepreneur, dan pada akhirnya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Anis.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, mengatakan peningkatan permintaan produk syariah perlu diikuti inovasi industri. Kualitas produk dan layanan juga perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Semakin banyak masyarakat menggunakan produk syariah, semakin besar pula dorongan bagi industri untuk berinovasi. Permintaan dan penawaran terus tumbuh bersama dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri," ujar Farid.