Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Menko Kumham Imipas Dorong Percepatan Revisi UU Narkotika

12 Sabtu, 10 Okt 2026, 16:30 WIB | Oleh:
Menko Kumham Imipas Dorong Percepatan Revisi UU Narkotika Menko Kumham Imipas Dorong Percepatan Revisi UU Narkotika Doc: Humas Kemenko Kumham Imipas
Ket. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mendorong percepatan revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas dan rutan. Karena itu, Pemerintah menyiapkan pembahasan bersama DPR guna memperbaiki sistem pemasyarakatan nasional.

“Masalah terbesar yang dihadapi lapas dan rutan kita adalah kelebihan kapasitas. Sekarang ini jumlah penghuni lapas dan rutan hampir dua kali lipat dari kapasitas yang semestinya,” kata Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (10/10).

Ia menjelaskan, lapas yang seharusnya menampung 100 orang kini dihuni hingga 185 orang. Kondisi tersebut menyebabkan warga binaan harus tinggal berdesakan dan menghadapi keterbatasan fasilitas sanitasi, air bersih, serta pelayanan dasar lainnya.

“Pengurangan jumlah narapidana menjadi langkah paling memungkinkan untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas lapas dan rutan. Pemerintah mendorong solusi sistematis melalui pembaruan regulasi,” ucap Yusril.

Yusril menyebut Presiden mengoordinasikan penanganan narapidana narkotika bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, mencakup pengedar dan pengguna. Pemerintah menyiapkan daftar inventarisasi masalah untuk membahas revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika bersama DPR

“Pemerintah harus segera mempercepat perubahan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Langkah ini menjadi bagian pembenahan sistem pemasyarakatan nasional,” ujar Yusril

Ia menambahkan, pemerintah sedang menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai bagian dari persiapan pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Selanjutnya, Presiden akan menunjuk menteri yang mewakili pemerintah dalam pembahasan bersama DPR.

“Revisi regulasi diharapkan mengatasi kelebihan kapasitas lapas dan rutan. Perubahan ini juga bertujuan memperbaiki sistem pemasyarakatan di Indonesia,” ungkap Yusril. ils/I-1

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Nasional
Gibran Mundur, Ini Tanggapa...
Daerah
BPBD Melaporkan Banjir di P...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Gibran Mundur, Ini Tanggapan Jokowi

Gibran Mundur, Ini Tanggapan Jokowi

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.