Ancaman El Nino Mengintai, Greenpeace Minta Langkah Pencegahan Diperkuat
📅 Sabtu, 15 Agu 2026, 00:15 WIB | Oleh: Marcellus Widiarto
Doc: Antara foto/www.greenpeace.org
JAKARTA - Organisasi iklim Greenpeace Indonesia mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan solusi berbasis pencegahan dan perlindungan lahan produksi-ekosistem rawa dan gambut guna memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman fenomena El Nino.
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Yuyun Harmono di Jakarta, Jumat, menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menekan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara efektif jika mengedepankan langkah mitigasi sejak dini.
"Langkah pencegahan adalah kunci paling utama. Dengan indikasi El Nino yang kuat, diingatkan oleh para saintis fokus pada mitigasi akan jauh lebih efisien dan berkelanjutan dibanding hanya mengandalkan upaya setelah bencana terjadi," kata dia.
Peluang penguatan mitigasi berbasis ekosistem ini sejalan dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, yang menegaskan kesiapan dan optimisme Indonesia dalam menghadapi tantangan El Nino guna menjaga kestabilan pangan dan ruang hidup masyarakat.
Yuyun menjelaskan bahwa perlindungan dan pemulihan ekosistem tidak hanya lahan pertanian produktif, tetapi termasuk rawa dan gambut menjadi yang sangat vital.
Upaya pembasahan kembali atau rewetting lahan yang mengering melalui penyiraman darat-pengairan kanalisasi dinilai jauh lebih efektif untuk menjaga kelembapan sekaligus mencegah kekeringan dan potensi munculnya titik api secara signifikan.
Selain itu, Greenpeace menyarankan pemerintah untuk terus memperkuat tata kelola perizinan lingkungan melalui audit berkala guna memastikan kawasan konservasi dan ekosistem penting tetap terjaga dari alih fungsi yang berisiko.
Sebagaimana pengalaman dan temuan organisasi nonpemerintah yang berkonsentrasi bidang pelestarian lingkungan dan iklim nasional ini mendapati tak sedikit lahan gambut itu dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit atau yang di luar wilayah konsesi tapi telantar.
"Langkah preventif yang bisa dilakukan adalah apa? Misalnya, audit perizinan, ya jadi tidak ada lagi izin yang tumpang tindih dengan kawasan gambut," ujarnya.
Yuyun juga menekankan pentingnya instrumen penegakan hukum yang adil dan tegas bagi pemilik konsesi sebagai langkah preventif tingkat lanjut, agar seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen tinggi dalam menjaga wilayahnya dari risiko kebakaran.
"Nah, kedua baru kemudian bicara soal penegakan hukum itu sudah langkah di akhir ketika terjadi kebakaran, misalnya di kawasan konsesi, konsesi sawit lah atau konsesi hutan tanaman industri gitu ya, ya pemilik konsesi itu harus di harus dimintai tanggung jawab gitu dan berdampak pada efek jera," kata dia.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!