Tol Probolinggo-Banyuwangi akan Jadi Landasan Darurat Rafale Jika Pangkalan TNI AU Dibombardir Musuh

SURABAYA — Jalan tol biasanya hanya dipandang sebagai infrastruktur transportasi. Namun, di tengah perubahan lingkungan strategis kawasan dan modernisasi besar-besaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia, sebagian ruas tol di Jawa Timur mulai dikaji untuk memiliki fungsi tambahan: menjadi landasan alternatif pesawat TNI Angkatan Udara dalam kondisi darurat.

Salah satu ruas yang masuk dalam kajian adalah Tol Probolinggo-Banyuwangi.

Dikutip dari Antara, rencana ini bukan berarti jalan tol tersebut akan segera berubah menjadi pangkalan udara. TNI AU masih melakukan peninjauan untuk memastikan berbagai persyaratan teknis, keselamatan, dan keamanan terpenuhi sebelum sebuah ruas dapat ditetapkan sebagai landasan alternatif.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan, Tol Probolinggo-Banyuwangi memang masuk dalam salah satu rencana, tetapi hingga kini belum ditetapkan sebagai lokasi yang akan digunakan.

Pembahasan mengenai kemungkinan pemanfaatan jalan tol tersebut dilakukan dalam rapat yang dipimpin Wakil Kepala Staf TNI AU Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi di Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Dalam rapat itu, TNI AU membahas berbagai kebutuhan teknis yang harus dipenuhi apabila ruas jalan tol akan digunakan sebagai landasan alternatif.

Fokus utamanya adalah keselamatan dan keamanan.

Artinya, rencana tersebut bukan sekadar mencari jalan yang panjang dan lurus. Infrastruktur yang dipilih harus melalui kajian menyeluruh sebelum dapat digunakan untuk mendukung operasi penerbangan dalam situasi darurat.

Bagian dari perubahan postur pertahanan

Rencana memanfaatkan jalan tol sebagai landasan cadangan menjadi semakin menarik jika dilihat bersamaan dengan langkah pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang dalam beberapa waktu terakhir terus memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia.

Modernisasi tersebut terlihat jelas di sektor kekuatan udara.

Pada 18 Mei 2026, Presiden Prabowo secara resmi menyerahkan enam pesawat tempur Rafale kepada TNI AU, disertai sejumlah alutsista pendukung seperti radar GCI, pesawat A400M, Falcon 8X, serta sistem persenjataan modern. Pemerintah menyebut penambahan tersebut sebagai bagian dari penguatan postur pertahanan udara nasional. 

Indonesia sendiri telah memiliki kontrak pengadaan 42 Rafale dari Prancis. Dengan masuknya Rafale secara bertahap, kekuatan tempur TNI AU bergerak menuju armada yang lebih modern dan memiliki kemampuan multiperan. 

Menariknya, modernisasi tersebut tidak berhenti pada Rafale.

Indonesia juga telah menandatangani kontrak dengan Turki untuk pengadaan 48 pesawat tempur KAAN. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari kerja sama pertahanan yang juga diarahkan pada pengembangan kapasitas industri pertahanan dalam negeri.