Mantan Ketua BPK Tegaskan Tak Ada Kerugian Negara dalam Kasus Kuota Haji

JAKARTA - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna menegaskan, tidak terdapat kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.

Hal itu disampaikan Agung seusai menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11).

Agung yang juga merupakan dosen Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) menjelaskan, penentuan kerugian negara harus mengacu pada definisi yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut dia, kerugian negara tidak bisa serta-merta disimpulkan hanya karena terdapat perbuatan melawan hukum.

"Ketika kita bicara mengenai masalah kerugian negara secara umum, kita harus memahami dulu apakah kemudian, sesuai dengan ketentuan undang-undang, dalam hal ini ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, itu terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan kemudian juga barang yang dapat diidentifikasikan posisinya di dalam laporan keuangan," kata Agung kepada wartawan.

Agung menerangkan, harus ada dampak nyata berupa berkurangnya uang, surat berharga, atau barang yang tercatat dalam laporan keuangan negara untuk menyatakan adanya kerugian negara.

"Jadi, kita tidak bisa bilang ada kerugian negara, 'Ada orang melakukan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukumnya itu jadi kerugian negara'. Enggak bisa begitu," tuturnya.

Agung menyebut, berdasarkan fakta yang dibahas dalam persidangan, aspek kerugian negara dalam perkara kuota haji tambahan tersebut tidak terbukti.

"Terlepas dari persoalan perbuatan melawan hukumnya, aspek kerugian negaranya tidak ada," tegasnya.

Agung mengungkapkan bahwa salah satu alasannya adalah sumber dana yang dikelola dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan dana milik jemaah, bukan kekayaan negara.

Menurut Agung, hal itu sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengategorikan kekayaan pihak lain yang dikelola pemerintah dalam rangka pelayanan publik sebagai kekayaan pihak lain.

"Jadi, tetap kekayaan pihak lain," katanya.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa Undang-Undang tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memisahkan tiga pihak dalam pengelolaan dana haji. Ketiga pihak tersebut adalah pemilik dana, pengelola dana, dan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur.

Dalam hal ini, jemaah merupakan pemilik dana, BPKH bertindak sebagai lembaga pengelola dana, sedangkan pemerintah berperan sebagai regulator yang mengatur alokasi dan distribusi serta memberikan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

Agung menuturkan, penyelenggaraan ibadah haji pada dasarnya didanai oleh jemaah, baik jemaah haji reguler maupun haji khusus. Adapun perbedaan pengelolaan dana tersebut, menurut dia, perlu dilihat lebih lanjut ketika membahas nilai manfaat dana haji.