Kemnaker Tegaskan Keterbukaan Informasi Publik Harus Bermanfaat bagi Masyarakat
Rabu, 11 Nov 2026, 10:10 WIB | Oleh: Mohammad Zaki Alatas
Doc: Dok. Ist
JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus membuat masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan program ketenagakerjaan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan daftar informasi publik. Bagian terpenting adalah akses informasi yang luas untuk masyarakat ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari kebijakan ketenagakerjaan,” ucap Cris.
Menurut Cris, keterbukaan informasi menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik di era modern. Hak masyarakat untuk memahami program, layanan, dan pelindungan tenaga kerja harus diimbangi dengan informasi yang benar, mudah diakses, dan bermanfaat.
Sebaiknya Anda baca juga:
Sebagai contoh, data Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) per 30 Oktober 2026 mencatat 265.008 pendaftar. Sebanyak 157.458 peserta telah menyelesaikan pelatihan, dan 1.257 peserta merupakan penyandang disabilitas. Tingkat penempatan kerja lulusan (_graduate placement rate_) mencapai 40,12 persen, tetapi belum mencakup seluruh lulusan baru.
Pada Program Pemagangan Nasional (MagangHub), data per 26 Oktober 2026 mencatat 87.122 peserta ditetapkan, 81.530 di antaranya peserta aktif. Program ini melibatkan 7.701 penyelenggara dan 31.367 mentor.
Cris juga memaparkan bahwa penguatan tata kelola informasi diperluas hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Kemnaker melakukannya melalui pembinaan, bimbingan teknis, visitasi langsung, serta monitoring dan evaluasi internal agar standar pelayanan informasi publik berjalan merata.
Kemnaker juga menindaklanjuti permohonan informasi dan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas instansi.
“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas,” pungkasnya.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!