Penyelesaian Klaim KMP Batumandi Terus Berjalan, 83% Kendaraan Terdampak Telah Dibayarkan

JAKARTA  – Proses penyelesaian klaim bagi pengguna jasa terdampak insiden KMP Batumandi terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga 7 November 2026 pukul 14.00 WIB, sebanyak 83% dari total kendaraan terdampak telah menerima pembayaran klaim.

Capaian tersebut merupakan bagian dari komitmen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk memastikan penanganan pascainsiden berjalan secara menyeluruh, termasuk memberikan pendampingan kepada pengguna jasa dalam proses penyelesaian hak-haknya. Sejak awal kejadian, ASDP secara konsisten melakukan koordinasi dengan pihak asuransi guna mengawal setiap pengajuan klaim agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale menyampaikan bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap pengguna jasa tetap menjadi prioritas, termasuk setelah proses evakuasi dan pemulihan operasional penyeberangan selesai dilakukan. Menurutnya, kepastian penyelesaian klaim merupakan bagian penting dari rangkaian penanganan insiden yang harus dikawal dengan sungguh-sungguh.

“Fokus kami bukan hanya memastikan seluruh penumpang mendapatkan penanganan saat kejadian, tetapi juga mengawal proses setelahnya agar hak-hak pengguna jasa terdampak dapat terpenuhi. Kami memahami bahwa setiap kendaraan, barang, maupun kerugian yang dialami memiliki arti penting bagi pemiliknya. Karena itu, ASDP terus berkoordinasi dengan pihak asuransi dan memastikan proses penyelesaian klaim mendapatkan pendampingan yang diperlukan,” ujar Windy.

Dalam perkembangannya, sebanyak 74 dari total 89 kendaraan terdampak telah menerima pembayaran klaim. Pembayaran juga telah diselesaikan untuk 11 klaim barang serta dua korban luka yang sebelumnya menjalani perawatan.

ASDP memahami bahwa proses penyelesaian klaim membutuhkan ketelitian dalam pemenuhan dokumen dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan terus mendorong koordinasi yang efektif agar setiap pengajuan dapat ditangani secara optimal. ASDP juga memastikan komunikasi dengan pengguna jasa tetap terjaga sehingga perkembangan penanganan dapat diketahui dengan baik.

Sejalan dengan hal tersebut, ASDP terus membuka ruang komunikasi bagi pengguna jasa yang masih membutuhkan informasi maupun pendampingan terkait proses klaim. Perusahaan berupaya memastikan setiap laporan dan pengajuan memperoleh perhatian serta tindak lanjut melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Di sisi lain, pemulihan layanan penyeberangan pascainsiden juga telah dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Operasional pelayanan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni saat ini juga terus berjalan dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa. Hal ini menjadi bagian dari upaya ASDP dalam menjaga keberlangsungan konektivitas penyeberangan, khususnya pada lintasan strategis Merak–Bakauheni.

Sementara itu, terkait rencana proses salvage atau evakuasi bangkai kapal KMP Batumandi, saat ini tahapan yang berjalan masih dalam proses administrasi dan memerlukan pembahasan serta koordinasi lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan terkait. ASDP terus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan setiap tahapan persiapan dapat berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Windy menegaskan bahwa ASDP akan terus mengawal proses penanganan hingga seluruh kewajiban terhadap pengguna jasa terdampak ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kesabaran dan kepercayaan para pengguna jasa selama proses ini berlangsung. ASDP berkomitmen untuk terus hadir, memberikan pendampingan, dan mengawal penyelesaian klaim hingga tuntas. Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi kami dan menjadi landasan untuk terus memperkuat kualitas pelayanan serta standar keselamatan penyeberangan,” tambah Windy.

Melalui langkah penanganan yang berkelanjutan ini, ASDP berkomitmen untuk terus mengedepankan tanggung jawab, kepedulian, dan perlindungan terhadap pengguna jasa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan layanan penyeberangan nasional.