Media Asing Ramai-ramai Sorot Niat Gibran Mundur, Krisis Politik Indonesia Jadi Perhatian Dunia

JAKARTA – Kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya menjadi sorotan media internasional. Sejumlah media asing ramai-ramai memberitakan perkembangan politik di Indonesia tersebut, di tengah meningkatnya tekanan terhadap Gibran terkait polemik dokumen pendidikan dan wacana pemakzulan di parlemen.

The Straits Times, The Australian, The Star, hingga Internazionale termasuk media yang mengangkat kabar tersebut pada Selasa, 10 November 2026.

Perhatian media internasional itu muncul setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan keduanya berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam pada Selasa pagi. Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Prasetyo menjelaskan, Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut. Namun, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

Pernyataan itu kemudian menjadi perhatian media asing karena muncul ketika posisi politik putra mantan Presiden Joko Widodo tersebut tengah menghadapi tekanan.

The Straits Times, misalnya, menyoroti hubungan antara niat pengunduran diri Gibran dan meningkatnya dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat. Langkah tersebut berpotensi menjadi bagian dari proses politik yang dapat berujung pada pemakzulan apabila memenuhi persyaratan konstitusional.

Media yang berbasis di Singapura itu juga mengulas persoalan dokumen pendidikan Gibran. Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah mengeluarkan putusan terkait gugatan mengenai persyaratan pencalonannya, sementara Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 tidak sah.

Sementara itu, The Australian mengangkat perkembangan tersebut sebagai bagian dari krisis politik yang tengah membayangi pemerintahan Indonesia. Media tersebut turut menyoroti langkah anggota parlemen yang mulai menggalang dukungan untuk mengajukan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran.

Proses pemakzulan sendiri tidak bisa berlangsung secara otomatis. Ada sejumlah tahapan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari proses di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sorotan serupa juga muncul di The Star dan Internazionale. Keduanya memberitakan perkembangan posisi politik Gibran di tengah rencana parlemen untuk menyelidiki persoalan persyaratan pencalonannya.

Tekanan Politik dan Polemik Dokumen Pendidikan

Persoalan yang membayangi Gibran bermula dari perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan untuk menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 dan keputusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 kemudian kembali memunculkan persoalan tersebut ke ruang publik.

Di parlemen, sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik itu. CNN Indonesia melaporkan sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi telah menandatangani usulan tersebut.