Sekjen PBB Desak Pencabutan Segera Semua Sanksi Suriah

DAMASKUS – Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pada Minggu (26/7) mendesak pencabutan semua sanksi yang dikenakan pada Suriah selama era penguasa yang digulingkan Bashar al-Assad, saat ia mengakhiri kunjungan dua harinya ke negara tersebut.

"Saya menyambut baik langkah-langkah yang telah melonggarkan sanksi dan membuka kemungkinan baru untuk pemulihan ekonomi, tetapi semua sanksi ini harus segera dicabut," kata Sekjen Guterres dalam konferensi pers di Damaskus.

Pemerintah baru Suriah yang mengambil alih kekuasaan pada Desember 2024, berupaya untuk membuka lembaran baru setelah lebih dari 13 tahun perang dan membangun kembali ekonomi, infrastruktur, dan lembaga-lembaga negara.

Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat (AS), telah melonggarkan sanksi terhadap Suriah, tetapi para investor tetap berhati-hati. Bank Dunia memperkirakan rekonstruksi pasca-perang negara itu dapat menelan biaya USD216 miliar.

"PBB berdiri bersama rakyat Suriah pada saat yang krusial ini. Dan saya datang membawa seruan sekuat tenaga kepada komunitas internasional, seruan untuk mengerahkan segala upaya untuk mendukung rakyat Suriah dan mendukung pemerintah Suriah," kata Sekjen Guterres.

Guterres adalah kepala PBB pertama yang mengunjungi Suriah sejak pendahulunya, Ban Ki-moon, pada tahun 2009, dua tahun sebelum dimulainya perang Suriah yang menewaskan lebih dari setengah juta orang.

"Suriah membutuhkan investasi pada rakyatnya, ekonominya, dan lembaga-lembaganya. Suriah membutuhkan dukungan untuk memulihkan layanan-layanan penting, membangun kembali infrastruktur, dan menghidupkan kembali mata pencaharian," kata Guterres, seraya menambahkan bahwa negara itu juga membutuhkan bantuan untuk pemulangan pengungsi dan orang-orang yang mengungsi di dalam negeri secara aman, sukarela, dan bermartabat.

"Saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa transisi ini berjalan ke arah yang benar," imbuh Guterres.

Menurut PBB, sejak penggulingan Assad, sekitar 1,7 juta pengungsi telah kembali ke Suriah, sementara sekitar 5,5 juta orang masih mengungsi di dalam negeri dan enam juta orang di luar negeri. SB/AFP/I-1