Komisi X DPR Minta BPK NTT Laporkan Kondisi Situs Budaya yang Terdampak Gempa

JAKARTA - Komisi X DPR RI meminta Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan laporan terperinci mengenai kondisi situs dan peninggalan budaya yang terdampak gempa bumi M7,7.

Dampak gempa bumi yang mengguncang NTT terhadap cagar budaya di wilayah tersebut masih dalam proses pendataan.

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mengatakan, pihaknya masih menunggu laporan BPK Wilayah NTT untuk mengetahui secara pasti dampak gempa terhadap cagar budaya, khususnya di wilayah Flores.

"Karena kemarin dengan gempa 7,7 skala Richter itu pasti ada dampaknya terhadap cagar budaya yang sana. Mungkin museumnya seperti apa ya pasti terdampak. Kami sedang menunggu laporan secara detail dari BPK tentang apa yang terjadi dan apa dampaknya terhadap cagar budaya yang ada di NTT," ujar Bonnie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8) kepada Parlementaria.

Menurut Bonnie, pendataan menjadi langkah awal yang penting sebelum pemerintah menentukan bentuk penanganan terhadap cagar budaya yang terdampak. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan sekaligus menentukan prioritas rehabilitasi.

Ia menegaskan, pendataan tidak boleh hanya mencakup kerusakan fisik bangunan. Pemerintah perlu menginventarisasi seluruh unsur yang memiliki nilai sejarah dan kebudayaan, termasuk manuskrip, artefak, museum, serta fasilitas pendukung yang berpotensi terdampak.

Bonnie menilai kondisi cagar budaya di NTT perlu mendapat perhatian serius karena wilayah tersebut memiliki banyak peninggalan sejarah dan kebudayaan. Bencana berskala besar berpotensi menimbulkan kerusakan yang tidak hanya berdampak pada bangunan, tetapi juga mengancam pengetahuan serta nilai sejarah yang terkandung di dalamnya.

"Kalau sudah begini kan kerugiannya nanti lebih besar lagi," ujar legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Selain menghitung tingkat kerusakan, Bonnie meminta pemerintah memiliki data dasar mengenai kondisi cagar budaya sebelum bencana. Dengan adanya data tersebut, pemerintah dapat membandingkan kondisi sebelum dan sesudah bencana sehingga kebutuhan rehabilitasi dapat dihitung secara lebih akurat.

Menurutnya, data yang detail juga diperlukan untuk mengukur dampak ekonomi apabila cagar budaya yang terdampak merupakan destinasi wisata. Kerusakan situs yang tidak segera ditangani berpotensi menurunkan kunjungan wisatawan dan pada akhirnya memengaruhi perekonomian masyarakat di sekitarnya.

"Berarti database cagar budaya itu harus detail betul supaya kita bisa berhitung berapa sebetulnya kekayaan kita, baik dari segi sejarah, kebudayaan maupun dampak ekonominya," ujar legislator asal daerah pemilihan Banten I itu.

Komisi X DPR RI akan menunggu hasil pendataan BPK Wilayah NTT sebagai bahan untuk menentukan langkah pengawasan dan penanganan selanjutnya. Ia berharap pemerintah bergerak cepat agar dampak gempa terhadap warisan budaya di NTT segera diketahui dan ditangani secara tepat.