Krisis Energi Eropa Mendorong UE Percepat Transisi Energi Bersih

Brussel - Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan Uni Eropa (UE) akan memberikan tambahan waktu satu tahun kepada eksportir bahan bakar fosil untuk memenuhi aturan emisi metana. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meringankan beban biaya energi di tengah tekanan yang melanda pasar Eropa.

Berbicara di hadapan Parlemen Eropa di Strasbourg, Selasa (6/10), von der Leyen mengatakan fleksibilitas tersebut akan membantu eksportir menghadapi kondisi pasar energi yang sulit.

"Kami akan memberikan fleksibilitas kepada eksportir selama satu tahun lagi terkait aturan metana," ujarnya. Menurut dia, kebijakan itu akan "menghemat biaya tambahan di masa krisis."

Seperti dikutip dari Antara, regulasi metana UEdirancang untuk mengurangi emisi metana dari sektor energi dan berlaku bagi bahan bakar fosil yang diproduksi di dalam blok tersebut maupun minyak, gas alam, dan batu bara yang diimpor dari negara ketiga.

Berdasarkan jadwal sebelumnya, mulai 1 Januari 2027 importir diwajibkan menunjukkan bahwa emisi metana yang terkait dengan produksi bahan bakar fosil dalam kontrak mereka telah dipantau, dilaporkan, dan diverifikasi secara independen sesuai standar yang setara dengan aturan UE.

Von der Leyen mengatakan tekanan terhadap pasar energi Eropa semakin besar. Menurut dia, harga gas melonjak 140 persen pada akhir Februari, sedangkan harga diesel naik dua kali lipat. Impor bahan bakar fosil juga disebut telah membebani Eropa dengan tambahan biaya 100 miliar euro (sekitar 2.011 triliun rupiah), tanpa menghasilkan tambahan pasokan energi.

"Keluarga dan industri harus menanggung dampak krisis yang terjadi jauh di luar perbatasan kita... Dunia usaha berada di bawah tekanan berat. Masyarakat kesulitan membayar tagihan mereka. Dan situasi ini bisa semakin parah menjelang musim dingin," kata von der Leyen.

Selain memberikan kelonggaran aturan metana, Komisi Eropa menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga pasokan dan menekan biaya energi. Salah satunya melalui dialog strategis dengan perusahaan penyulingan minyak Eropa yang akan dipimpin Komisaris UE Dan Jorgensen dan Andrius Kubilius.

“Tujuannya adalah menurunkan biaya dan memastikan kita memiliki pasokan yang dibutuhkan, termasuk untuk pertahanan,” kata von der Leyen.

UE juga akan membentuk gugus tugas baru untuk mengonsolidasikan permintaan energi dan memfasilitasi pengadaan bersama melalui operator pasar bersama. Mekanisme tersebut sebelumnya digunakan setelah pasokan gas dari Russia berkurang.

“Kami ingin beralih dari sekadar mempertemukan permintaan dan pasokan menjadi menggabungkan permintaan serta menugaskan operator pasar untuk melakukan pengadaan bersama bagi kita semua,” ujarnya.

Ketergantungan Migas

Di sisi lain, von der Leyen menegaskan bahwa strategi jangka panjang UE tetap diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

"Selama Eropa bergantung pada minyak dan gas, kesejahteraan kita akan terus rentan terhadap peristiwa di luar kendali kita. Saat kita mengimpor bahan bakar fosil, kita juga mengimpor guncangan dan krisis yang menyertainya," tegasnya.

Karena itu, Eropa perlu mempercepat peralihan dari bahan bakar fosil menuju listrik bersih yang diproduksi di kawasan tersebut. Von der Leyen mengatakan lebih dari 70 persen energi Uni Eropa saat ini telah berasal dari sumber energi bersih, terutama energi terbarukan dan nuklir.

UE juga tetap berencana menghentikan pembelian gas alam dari Russia. Menurut von der Leyen, porsi impor gas Russia telah turun dari 45 persen menjadi 12 persen dan ditargetkan menjadi nol pada akhir 2027.

UE telah menetapkan persyaratan emisi metana bagi impor minyak, gas alam, dan batu bara dari negara ketiga. Mulai 1 Januari 2027, importir semula diwajibkan memastikan pasokan memenuhi ketentuan pemantauan, pencatatan, dan verifikasi emisi metana.

Selain itu, UE berencana memberlakukan larangan penuh terhadap impor gas alam cair (LNG) dari Russia mulai 1 Januari 2027 dan menghentikan impor gas Russia melalui pipa pada musim gugur 2027.