Bapanas Perkuat Intervensi Pasar Jaga Ketersediaan Beras Premium

JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat intervensi pasar melalui penyaluran beras premium dan program stabilisasi guna menjaga ketersediaan, mengendalikan harga, hingga melindungi daya beli masyarakat.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, dikonfirmasi di Jakarta, Senin (27/7), mengatakan ketersediaan beras dengan kualitas premium di pasaran tidak berada dalam kondisi langka.

"Sebenarnya tidak langka. Kalau dibilang langka, tidak. Kami juga turun bersama tim, (memang) ada beberapa ritel yang kosong tapi sebagian ritel masih ada," kata Ketut.

Pemerintah meyakini stok beras premium masih cukup tersedia, terutama produk beras premium dari BUMN. Namun memang terdapat sedikit fluktuasi harga untuk beras premium.

"Beras Bulog masih ada. Beras premium masih ada dengan berbagai merek, termasuk beras dari ID Food dan lain sebagainya. Pasokan beras premium akan terus disalurkan, termasuk ke lini pasar ritel modern," ujarnya.

Ia menjelaskan fluktuasi harga beras premium masih berada dalam kisaran yang tidak jauh dari harga eceran tertinggi (HET) sehingga diharapkan dapat dipahami konsumen segmen menengah ke atas.

Ia menyebutkan dalam pantauan harga pangan yang dilakukan Bapanas, rata-rata harga beras premium secara nasional hingga pekan ketiga Juli 2026 berada di angka Rp15.966 per kilogram (kg). Namun level harga tersebut merupakan rata-rata harga dari keseluruhan tiga zonasi HET beras premium.

Ia mencontohkan di Zona I yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, rata-rata harga beras premium tercatat Rp15.224 per kilogram hingga 24 Juli.

Harga tersebut hanya sekitar 2,17 persen di atas harga eceran tertinggi Rp14.900 per kilogram sehingga pemerintah menilai kondisinya masih relatif terkendali dan stabil.

Bapanas menilai kenaikan harga terbatas pada segmen menengah atas tetap seimbang karena pemerintah terus memperkuat intervensi guna melindungi masyarakat berpendapatan rendah melalui berbagai program pangan.

Program intervensi itu meliputi program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Sejak Januari tahun 2026, total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah disalurkan ke masyarakat telah mencapai 1,4 juta ton.

Capaian tersebut terdiri dari realisasi penjualan beras SPHP pada Januari-Februari 2026 sebanyak 221,05 ribu ton yang merupakan perpanjangan SPHP beras tahun 2025. Kemudian, realisasi SPHP beras Maret sampai Juli ini 520,83 ribu ton ditambah realisasi program bantuan pangan tahap pertama 662,88 ribu ton.

Untuk itu, Bapanas mengajak publik untuk tidak hanya melihat kondisi perberasan di hilir saja, melainkan perlu juga mengamati kondisi di hulu terkait kondisi petani padi dalam negeri saat ini seperti apa.

Sebelumnya Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan ketersediaan beras nasional tetap aman sehingga tidak boleh terjadi kelangkaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Menurut Amran, keberhasilan swasembada pada 2025 membuat stok beras melimpah sehingga Satgas Pangan Polri diminta rutin mengawasi distribusi dan kondisi pasar di lapangan.

Amran menyebut stok beras nasional mencapai 5,2 juta ton hingga pekan ketiga Juli 2026 dengan kapasitas gudang 3 juta ton serta tambahan gudang sewa 2,3 juta ton sebagai rekor tertinggi.

Ia mengingatkan seluruh pelaku usaha perberasan tidak mempermainkan harga karena pemerintah bersama Satgas Pangan akan mengawasi pasar dan menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan.