Pemerintah Perlu Jaga Kepercayaan Pasar

Tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan sekadar merumuskan kebijakan, melainkan memastikan implementasinya berjalan konsisten.

Jakarta – Keputusan S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan prospek stabil dinilai sebagai sinyal bahwa fundamental ekonomi nasional masih terjaga. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan keputusan tersebut sebagai alasan untuk berpuas diri.

Research Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Adhi Nugroho Saputro menilai pemerintah justru perlu menjadikan hasil penilaian S&P sebagai pengingat untuk memperbaiki kualitas tata kelola dan memastikan arah kebijakan lebih konsisten serta mudah diprediksi oleh pelaku pasar.

Menurutnya, afirmasi peringkat kredit bukan berarti seluruh persoalan ekonomi telah teratasi. Di sisi lain, pelemahan sejumlah indikator juga tidak otomatis menunjukkan Indonesia berada dalam kondisi krisis.

"Peringkat yang dipertahankan tidak berarti persoalan selesai dan indikator yang melemah tidak otomatis berarti krisis. Yang kita hadapi adalah kombinasi keduanya. Publik perlu terbiasa membaca angka secara utuh agar respons kebijakan yang tepat dapat lahir," ujar Adhi, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Rabu (15/7).

Prasasti mencatat sejumlah indikator ekonomi masih menunjukkan tekanan. Neraca perdagangan pada Mei 2026 mengalami defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS, PMI manufaktur terkontraksi ke level 46,9 pada Juni, sementara inflasi meningkat menjadi 3,34 persen.

Meski demikian, beberapa indikator fundamental masih relatif kuat, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada triwulan I 2026, surplus perdagangan kumulatif Januari–Mei sebesar 4,03 miliar dollar AS, serta cadangan devisa yang mencapai 145,6 miliar dollar AS.

Adhi menilai tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan sekadar merumuskan kebijakan, melainkan memastikan implementasinya berjalan konsisten.

"Catatan S&P cukup jelas. Yang dinilai bukan hanya isi kebijakan, tetapi seberapa dapat diprediksi arahnya dan seberapa konsisten pelaksanaannya. Hal inilah yang akan cepat dibaca oleh pasar," katanya.

Disiplin Fiskal

Pandangan serupa disampaikan Kepala Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Irman Faiz. Menurut dia, keputusan S&P memang memberikan sentimen positif terhadap aset domestik, tetapi kepercayaan investor dapat dengan cepat memudar apabila disiplin fiskal dan kualitas eksekusi kebijakan tidak dijaga.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan koridor fiskal yang selama ini menjadi perhatian lembaga pemeringkat, terutama terkait pengelolaan defisit anggaran dan penerimaan negara.

"Mempertahankan disiplin fiskal sudah tidak bisa dinegosiasikan lagi. Pemerintah harus tetap pruden dalam menjalankan kebijakan agar kredibilitas fiskal tetap terjaga," ujarnya.

Faiz juga mengingatkan bahwa risiko terhadap APBN masih cukup besar apabila penerimaan negara tidak mencapai target di tengah perlambatan ekonomi global. Kondisi tersebut berpotensi memaksa pemerintah melakukan penyesuaian belanja yang pada akhirnya dapat mengurangi ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

S&P sendiri memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,1 persen pada 2026 dan tetap berada di kisaran lima persen dalam beberapa tahun mendatang. Namun, lembaga pemeringkat itu juga menegaskan bahwa peluang kenaikan peringkat hanya akan terbuka apabila pemerintah mampu memperkuat indikator fiskal dan eksternal melalui peningkatan penerimaan negara, pengelolaan utang yang hati-hati, stabilitas nilai tukar, serta implementasi kebijakan yang konsisten dan kredibel.