Pemerintah Akui Ketidakpastian Global Jadi New Normal, Pertumbuhan Ekonomi Masih Bergantung Belanja Negara

Jakarta – Pemerintah mengakui ketidakpastian ekonomi global kini bukan lagi kondisi sementara, melainkan telah menjadi "new normal". Namun, di tengah optimisme bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan percepatan belanja negara sebagai penopang pertumbuhan, melainkan juga memastikan kualitas tata kelola, efektivitas fiskal, dan penerimaan negara tetap terjaga.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan meningkatnya ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan gangguan rantai pasok global telah menciptakan risiko ekonomi yang semakin kompleks.

"Kita hidup di tengah berbagai ketidakpastian yang mungkin bukan lagi bersifat sementara, tetapi sudah menjadi new normal," ujar Ferry dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 di Jakarta, Selasa (14/7).

Menurut Ferry, dinamika geopolitik, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Iran, berpotensi memicu lonjakan harga komoditas, mengubah ekspektasi suku bunga global, hingga memberi tekanan pada negara dengan perekonomian terbuka seperti Indonesia.

Meski demikian, ia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup tangguh. Optimisme tersebut mengacu pada proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2026, serta Asian Development Bank (ADB) yang memproyeksikan pertumbuhan 5,2 persen.

Untuk menjaga ketahanan tersebut, pemerintah mengklaim terus memperkuat tata kelola melalui reformasi sektor keuangan, pendalaman pasar keuangan, perluasan transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT), pengembangan ekosistem bullion nasional, hingga transformasi digital, ekonomi hijau, dan kecerdasan buatan (AI).

Selain itu, pemerintah juga mendorong penyempurnaan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) serta memperluas kerja sama ekonomi melalui forum internasional seperti OECD, BRICS, ASEAN, dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).

Disiplin Fiskal

Namun, di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Irman Faiz mengingatkan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026 masih sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mempercepat realisasi belanja negara.

Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III akan lebih baik dibandingkan kuartal II karena masih terdapat ruang belanja pemerintah yang cukup besar.

"Di kuartal III dan kuartal IV kami melihat belanja yang belum dibelanjakan masih cukup besar. Kalau ini dibelanjakan, akan menjadi dorongan lagi," kata Irman.

Menurutnya, perlambatan ekonomi pada kuartal II tidak lepas dari berakhirnya faktor musiman seperti Lebaran dan pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta proses penyesuaian berbagai program prioritas pemerintah yang menyebabkan dorongan fiskal melemah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang lonjakan konsumsi pemerintah sebesar 21,81 persen, sementara konsumsi rumah tangga tetap menjadi penyangga utama aktivitas ekonomi nasional.

Meski demikian, realisasi belanja negara hingga semester I 2026 baru mencapai Rp1.656 triliun atau 43,1 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Belanja pemerintah pusat bahkan baru terealisasi 41,2 persen, sehingga masih terdapat ruang belanja yang cukup besar pada semester kedua.

Irman menilai percepatan belanja memang diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Namun, langkah tersebut tidak boleh mengorbankan disiplin fiskal.

Ia menekankan bahwa pemerintah juga harus memastikan penerimaan pajak dan pendapatan negara tetap sesuai target. Jika penerimaan melemah akibat perlambatan ekonomi global maupun rendahnya penerimaan pajak, maka ruang fiskal pemerintah akan semakin terbatas.

"Pemerintah perlu memastikan koleksi pajak dan penerimaan negara sesuai dengan target baru sehingga belanja untuk mendorong pertumbuhan pada semester kedua tetap dapat dilancarkan," ujarnya.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun untuk semester II 2026 yang mencakup insentif transportasi, bantuan pangan, program magang dan pelatihan vokasi, serta stabilisasi harga pangan.

Di tengah optimisme pemerintah terhadap ketahanan ekonomi nasional, sejumlah indikator menunjukkan bahwa motor pertumbuhan masih sangat bergantung pada belanja negara. Realisasi anggaran yang belum mencapai separuh target hingga pertengahan tahun menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas eksekusi program pemerintah.

Ketergantungan terhadap stimulus fiskal juga menjadi tantangan tersendiri. Apabila percepatan belanja tidak diimbangi peningkatan investasi swasta, ekspor, dan produktivitas sektor riil, pertumbuhan ekonomi berisiko hanya ditopang oleh konsumsi pemerintah yang bersifat jangka pendek. Di sisi lain, ruang fiskal juga dapat tertekan apabila target penerimaan pajak tidak tercapai di tengah ketidakpastian ekonomi global.