Pemerintah Harus Buka Lapangan Kerja Produktif dan Substitusi Impor

» Hal yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pekerjaan yang produktif dan mampu meningkatkan pendapatan.

JAKARTA - Pelemahan daya beli masyarakat harus dijawab dengan kebijakan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan kapasitas produksi nasional. 

Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi, Nazar el Mahfudzi mengatakan Pemerintah perlu menggeser fokus belanja negara dari sekadar mendorong konsumsi menjadi investasi yang menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian.

Pemerintah kata Nazar harus lebih banyak membuka lapangan kerja produktif yang mampu menciptakan efek berganda terhadap perekonomian. Sebab, setiap rupiah anggaran negara harus menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar, bukan sekedar dihabiskan untuk kegiatan yang tidak produktif.

“Pemerintah harus membuka lapangan kerja yang produktif. Belanja negara harus menghasilkan nilai tambah. Kalau mengeluarkan satu rupiah, idealnya bisa menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Fokus kebijakan harus ke sana,” kata Nazar kepada Koran Jakarta, Rabu (15/7).

Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Nazar menilai kebijakan tersebut harus didesain sebagai instrumen penggerak ekonomi rakyat, bukan sekadar program konsumsi. Rantai pasok MBG harus memberdayakan pelaku ekonomi lokal sehingga manfaat anggaran negara menyebar hingga ke tingkat desa.

“MBG tidak seharusnya hanya menjadi program konsumsi, tetapi harus menjadi instrumen peningkatan produksi ekonomi rakyat melalui pemberdayaan petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, dan BUMDes sebagai pemasok utama rantai pangan nasional,” katanya.

Jika modelnya sedemikian rupa, maka akan menciptakan efek berganda karena selain memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, program juga memperkuat sektor produksi, menciptakan permintaan yang berkelanjutan terhadap produk dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sebaliknya, apabila hanya berorientasi pada konsumsi tanpa memperkuat sisi produksi, kebijakan tersebut berpotensi tidak memberikan dampak ekonomi yang optimal.

Lebih lanjut, Nazar mendorong Pemerintah mempercepat kebijakan substitusi impor melalui penguatan industri dalam negeri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan dukungan pembiayaan, pendampingan, dan perlindungan pasar agar pelaku usaha lokal mampu bersaing dengan produk impor sekaligus menghemat devisa negara.

Di sisi lain, Nazar menilai pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan program penciptaan lapangan kerja. Ia menilai pekerjaan yang tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi sebaiknya tidak menjadi prioritas karena sebagian dapat digantikan dengan teknologi.

“Hal yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pekerjaan yang produktif dan mampu meningkatkan pendapatan. Di situlah pemerintah harus memfokuskan anggaran agar daya beli masyarakat kembali pulih,” katanya.

Pertumbuhan Berkualitas

Pemerintah dalam berbagai kesempatan menyampaikan akan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Terbaru, Pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

 Dalam menciptakan lapangan kerja, Pemerintah seharusnya mendukung pembiayaan pada program substitusi impor agar uang yang keluar satu rupiah akan kembali dua rupiah, bahkan terus berlipat ganda. Begitu pun dengan upaya memperkuat likuiditas melalui uang beredar M1 dan M2, bukan dengan cetak duit, tapi dihasilkan dari pertumbuhan yang berkualitas. Kalau hanya mencetak duit, maka hal itu bukan pertumbuhan, tetapi malah kemunduran.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti sepakat bahwa kualitas penciptaan kerja jauh lebih penting daripada kuantitas. “Investasi seharusnya mendorong ke arah penciptaan lapangan pekerjaan. Meski beberapa tahun terakhir ini investasi masuk tapi penciptaan lapangan pekerjaan tidak meningkat, cenderung menurun,” kata Esther.

Dia pun menyoroti dominasi sektor informal yang mencapai sekitar 60 persen dari total pekerja. Menurutnya, arah kebijakan ketenagakerjaan harus berbalik ke sektor formal. “Penciptaan lapangan pekerjaan seharusnya diarahkan untuk sektor formal.

Bukan seperti sekarang ini lebih banyak sektor informal. Dalam kesempatan terpisah, Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya, YB. Suhartoko, menjelaskan padat karya produktif adalah program pemberdayaan masyarakat yang lebih mengutamakan penggunaan tenaga kerja manusia dibandingkan mesin untuk menciptakan kegiatan bernilai tambah. Menurutnya, tujuan utama padat karya produktif bukan sekadar menyerap tenaga kerja, tetapi juga menghasilkan output yang benar-benar bermanfaat bagi perekonomian.