PBB Peringatkan Kegagalan Sistem Imunisasi Global

JENEWA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (15/7) menyatakan bahwa tingkat vaksinasi bayi global sedikit meningkat tahun lalu, tetapi memperingatkan bahwa pemotongan pendanaan yang drastis, konflik, dan informasi yang salah akan memperdalam kesenjangan cakupan yang berbahaya dan memungkinkan wabah meningkat.

Pada tahun 2025, 90 persen bayi di seluruh dunia atau hampir 116 juta, menerima setidaknya satu dosis vaksin terhadap difteri, tetanus, dan pertusis (DTP), sementara 85 persen menyelesaikan rangkaian tiga dosis lengkap, menurut data yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF, badan kesehatan dan anak-anak PBB.

Secara sepintas, angka-angka tersebut tampak menjanjikan, dengan kedua indikator naik satu poin persentase dari tahun 2024 dan naik empat poin sejak tahun 2021. Namun angka tersebut tetap satu poin di bawah level tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19 mengacaukan program vaksinasi global.

“Ini berarti jutaan anak-anak rentan masih dibiarkan tanpa perlindungan karena konflik, pengungsian, dan kemiskinan," kata kepala UNICEF, Catherine Russell, dalam sebuah pernyataan. "Tidak ada anak yang seharusnya menderita penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin sederhana," tegas dia.

Menurut data tersebut diperkirakan 13,5 juta anak yang disebut sebagai anak tanpa dosis imunisasi tidak menerima satu pun suntikan pada tahun pertama mereka selama tahun 2025. Jumlah tersebut 750.000 lebih sedikit dibandingkan tahun 2024, dan sekitar satu juta lebih sedikit dibandingkan tahun 2023.

Badan-badan PBB memperingatkan bahwa semakin banyak anak, terutama di negara-negara miskin, memulai jadwal vaksinasi tetapi tidak menuntaskannya. Secara global, data menunjukkan bahwa diperkirakan 7,3 juta bayi telah menerima dosis DTP pertama mereka pada bulan-bulan pertama kehidupan, tetapi tidak melanjutkan untuk menerima dosis campak pertama mereka, yang biasanya diberikan antara usia sembilan dan 12 bulan.

“Meskipun ada banyak alasan mengapa orang-orang berhenti mengikuti program vaksinasi, kami pikir ini jelas terkait dalam beberapa situasi dengan informasi palsu, informasi yang salah yang diberikan seputar vaksinasi campak," kata direktur vaksin WHO, Kate O'Brien, seraya menambahkan bahwa ini adalah kekhawatiran yang sangat signifikan.

Di sisi lain angka putus sekolah telah menyebabkan cakupan imunisasi campak stagnan, hanya 84 persen anak-anak di seluruh dunia yang menerima dosis campak pertama, dan hanya 77 persen yang menerima dosis kedua, jauh di bawah 95 persen yang dibutuhkan untuk mencegah penyebaran penyakit yang sangat menular ini.

"Konsekuensinya kini mulai dirasakan," kata O'Brien, seraya menunjukkan bahwa sudah ada 57 negara melaporkan wabah campak besar atau yang berdampak signifikan pada tahun 2025.

“Secara keseluruhan, dunia menyaksikan jumlah wabah yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun lalu, dengan lebih banyak wabah difteri, lebih banyak wabah kolera, di samping penyebaran campak,” imbuh O'Brien.

O'Brien kemudian memperingatkan bahwa ini adalah petunjuk pertama dalam data mengenai dampak pemotongan bantuan yang drastis oleh Amerika Serikat tahun lalu yang juga diikuti oleh negara-negara lain.

"Kami rasa dampak pemotongan pendanaan tersebut belum sepenuhnya terlihat dalam data tahun 2025," kata dia seraya menambahkan bahwa kekhawatiran WHO terutama tertuju pada apa yang terjadi dalam program-program di tahun 2026 dan apa yang akan terjadi selanjutnya.

“Namun munculnya wabah tersebut sudah mengindikasikan celah nyata dalam sistem imunisasi saat ini," ucap dia.

Kepala imunisasi UNICEF, Ephrem Lemango, setuju dengan pernyataan tersebut, namun memperingatkan bahwa pemotongan pendanaan berdampak buruk pada sistem data yang dibutuhkan untuk melacak efek dari pemotongan tersebut.

"Kemampuan kami untuk melakukan pengawasan yang kuat terhadap wabah telah sangat terpengaruh," kata Lemango. AFP/I-1