Layanan Dasar Kota Jakarta Belum Memadai, Warga Bergelut dengan Polusi Buruk dan Kemacetan Parah

JAKARTA - Pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang mengatakan Jakarta menempati ranking 53 kota terbaik di dunia melampaui Washington DC di Amerika Serikat (AS) dan Abu Dhabi di Uni Emirat Arab sangat kontras dengan kenyataan yang dirasakan warga dan masyarakat setiap hari. 

Hari ini, Jakarta masih terus berkutat dengan masalah klasik kemacetan, banjir dan polusi yang buruk. Para pekerja menghabiskan waktu tiga jam di perjalanan karena kemacetan sepanjang hari. Padatnya kendaraan menyebabkan polusi buruk, bahkan indeks polusi udara atau Air Quality Indeks tercatat sebagai terburuk kelima di dunia. Di akhir pekan, Sabtu (4/7) AQI tercatat 107 atau buruk, padahal bukan hari kerja.

Selain itu, transportasi publik tidak pernah bisa memadai untuk jaringan lengkap di wilayah Jabodetabek, sehingga jutaan motor dan mobil menghabiskan uang setiap hari untuk bahan bakar minyak (BBM) yang berkontribusi signifikan pada polusi udara.

Belum lagi banjir musiman, layanan air PAM yang dikeluhan masyarakat. Hingga saat ini, ketersediaan air minum yang dikelola PAM Jaya yang disalurkan melalui jaringan pipa di DKI Jakarta, baru mencapai sekitar 65 persen. Hal itu menunjukkan masih ada sekitar 35 persen masyarakat di DKI Jakarta yang belum mendapatkan akses penuh terhadap air bersih yang disalurkan melalui pipa.

Sementara itu, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta terus bertambah menjadi 12.057.335 unit. Mobil truk saja tercatat sebanyak 520.051 unit, sepeda motor 9.167.512. Sedangkan, pengguna transportasi publik 39 juta orang per bulan atau hanya 1,3 juta pengguna per hari. Adapun jumlah pergerakan kendaraan di Jakarta per hari mencapai 22,4 juta per hari (2022). Hal itu berarti hanya 5,8 persen yang mengunakan transportasi publik bukan 38 persen seperti yang diakui BPS DKI.

Menanggapi fenomena tersebut, Peneliti dari Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi mengatakan buruknya tata kota Jakarta salah satunya terlihat dari tidak memadainya kapasitas transportasi publik. Ia menyebut Jakarta membutuhkan intervensi negara dan strategi jangka panjang untuk membenahi masalah tersebut.

Kota-kota modern selalu membutuhkan intervensi negara untuk melakukan redesign, memadukan antara pertumbuhan investasi dan keterjangkauan mobilitas penduduknya.

Secara alamiah Jepang memiliki pusat pertumbuhan yang merata sehingga konsentrasi ekonomi dan penduduk tersebar, Tokyo luasnya 2100 km² penduduknya hanya 14 juta, Jakarta dengan 665 km² penduduknya mencapai 11 juta. Kepadatan penduduk Jakarta sekitar 16500 jiwa per km², sedangkan Tokyo hanya 6500 jiwa/km².

Kapasitas transportasi publik Jakarta jelasnya sekitar 5-6 juta orang per hari, Tokyo mampu menangani 40-45 juta jiwa. Perbandingan dari sisi kapasitas sangat jauh. Problem Jakarta tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah DKI Jakarta, kuncinya adalah pemerataan pembangunan, agar banyak daerah tumbuh lainnya dan mengalihkan orang agar tidak terkonsentrasi di Jakarta.

Secara teknis di siang hari, ketika aktivitas normal Jakarta menampung 35-40 juta orang, artinya ada pergerakan ke arah Jakarta dari bodetabek sebanyak 20-25 juta orang, kapasitas transportasi publik hanya menjangkau sepertiganya, sisanya adalah perjalanan pribadi dengan motor dan mobil pribadi.

Penekanan pada larangan seperti ganjil genap, tidak mampu membendung pertambahan jumlah penduduk sekitar 1 juta per tahun. Tidak ada alternatif jangka pendek, perlu strategi jangka panjang yang konsisten dari menambah kapasitas transportasi publik, membuat kebijakan perumahan yang terjangkau dengan skema rusun, hingga restriksi pajak tinggi di area Jabodetabek untuk mendorong pemerataan ke luar Jabodetabek.

Perlu konsistensi setidaknya 30 tahun untuk membangun Jakarta menjadi kota modern semacam Tokyo dan Singapura.

Selain masalah transportasi, buruknya tata kelola Jakarta juga terlihat dari sektor air bersih, Hafidz menilai Jakarta terlalu bergantung pada satu sumber air dari Jatiluhur yang dikelola PAM Jaya.

“Jakarta mengandalkan sumber tunggal dari Jatiluhur, yang dikelola PAM Jaya,” ujar Hafidz.

Ia mengingatkan, ketergantungan pada satu sumber itu sangat berisiko. Jika terjadi gangguan pada debit air di Jatiluhur, dampaknya akan langsung terasa ke seluruh warga Jakarta. “Kalau terjadi gangguan terhadap debit air di Jatiluhur akan jadi masalah serius,” tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno juga mengatakan bahwa akses transportasi umum menuju kawasan perumahan di Ibukota dan daerah pinggirannya dinilai masih sangat minim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase rumah tangga yang memiliki akses nyaman ke transportasi umum dalam jarak maksimal 500 meter masih rendah.

“Kondisi ini menunjukkan sebagian besar kawasan permukiman belum memiliki dukungan transportasi publik yang memadai. Akibatnya, masyarakat, terpaksa mengandalkan kendaraan pribadi untuk beraktivitas sehari-hari,” katanya.

Ia menambahkan, kurangnya akses transportasi publik juga berdampak langsung pada meningkatnya biaya hidup masyarakat. Berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) BPS 2018, biaya transportasi menyumbang rata-rata 12,46 persen dari total pengeluaran rumah tangga, melebihi standar ideal Bank Dunia yang menetapkan maksimal 10 persen.

“Ketika layanan angkutan umum menurun, warga terpaksa membeli dan menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya, biaya transportasi rumah tangga naik dan lalu lintas semakin padat,” papar Djoko.

Djoko menilai, salah satu akar persoalan adalah tidak adanya kewajiban hukum bagi pengembang perumahan untuk menyediakan akses transportasi umum. Ia menyarankan agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman direvisi, sehingga fasilitas transportasi umum dimasukkan sebagai bagian dari sarana umum yang wajib disediakan.

Layanan Dasar Tidak Memadai

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, menilai ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan pelayanan publik menjadi akar dari berbagai masalah kota. Menurutnya, sektor transportasi publik, air bersih, dan pencegahan banjir tertinggal jauh dari ekspansi ekonomi sektor swasta.

“Hal tersebut terjadi karena pengelolaan lingkungan yang tertinggal atau tidak bisa mengejar kecepatan pembangunan ekonomi,” kata Tata.

“Jadi ekonomi kota tumbuh tapi transportasi publik, kebutuhan air bersih, pencegahan banjir belum memadai. Ini juga akibat sektor/pelayanan publik tertinggal dari ekspansi ekonomi sektor swasta,” katanya.

Tata menyebut dampak dari ketimpangan ini paling besar dirasakan oleh kelas menengah dan kelompok ekonomi bawah. “Dampaknya besar, dan yang paling terdampak adalah kelas menengah yang sejauh ini makin tertekan dan kelompok ekonomi bawah,” terang Tata.

Beban paling nyata ada pada biaya transportasi dan air bersih. Karena harga rumah di pusat kota mahal, warga harus tinggal jauh dari tempat kerja. “Kelas menengah dan kelompok bawah harus mengeluarkan biaya transportasi yg besar karena tempat tinggalnya jauh dari tempat kerja. Kualitas hidup juga menurun karena waktu habis di perjalanan,” jelasnya.

Masalah serupa juga terjadi pada air bersih. “Juga air bersih, kelas menengah memiliki pengeluaran yg besar untuk air minum,” tambah Tata.

Untuk mengatasi hal itu, Tata mendorong pemerintah memprioritaskan perluasan layanan publik dan menerjemahkannya ke kebijakan konkret.

Diminta pada kesempatan lain, Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai penambahan luas ruang terbuka hijau (RTH) di DKI Jakarta masih sedikit dalam 20 tahun terakhir. Padahal RTH yang tidak hanya berperan menjaga kualitas lingkungan, tetapi juga menjadi ruang bersama yang dapat dimanfaatkan warga untuk berbagai aktivitas sosial, edukasi, hingga ekonomi.

“Hingga kini, proporsi RTH ibu kota belum pernah mendekati target ideal 30 persen. Bahkan data yang ada kalau menyangkut RTH, ini sebetulnya masalah lama. Capaian RTH Jakarta jelas kurang dari 10 persen, hanya sekitar 7–8 persen,” katanya.

Yayat menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi harus mengoptimalkan pengembangan dan memaksimalkan pemanfaatan RTH sebagai fungsi ekologis, yaitu untuk penyerap polusi udara, serta penyerap air alami atau pengendali banjir.

“Pengelolaan hutan kota atau RTH yang dilakukan saat ini belum maksimal dan perlu adanya pembenahan secara menyeluruh, Pemprov DKI Jakarta bisa banyak belajar tentang standar panduan pengelolaan hutan kota di Singapura, Melbourne, dan Tokyo,” katanya.

Menurut Yayat, sejak beberapa tahun terakhir konsep RTH di Jakarta juga mengalami pergeseran, tidak lagi semata berbentuk hamparan lahan luas. Menurutnya, Pemprov DKI kini memasukkan konsep RTH buatan sebagai bagian dari perhitungan, seperti taman vertikal, rooftop garden, hingga area resapan air. Namun, secara faktual, pendekatan ini belum mampu menutup keterbatasan ruang terbuka berbasis lahan.

“Tidak semua taman di Jakarta mampu memfasilitasi aktivitas masyarakat karena skala dan kapasitasnya terbatas. Jumlah taman dengan jumlah penduduk itu tidak seimbang. Yang betul-betul bisa dimanfaatkan warga adalah taman skala kota,” pungkasnya.