Penciptaan Lapangan Kerja harus Mengarah ke Program Substitusi Impor

JAKARTA - Pemerintah dalam berbagai kesempatan menyampaikan akan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Terbaru, Pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Berkaitan dengan target tersebut, Pemerintah diminta tidak sekadar menciptakan lapangan kerja atau membayar gaji, tetapi mengupayakan agar pengeluaran melalui belanja negara harus produktif.

Dalam menciptakan lapangan kerja, Pemerintah seharusnya mendukung pembiayaan pada program substitusi impor agar uang yang keluar satu rupiah akan kembali dua rupiah, bahkan terus berlipat ganda.

Begitu pun dengan upaya memperkuat likuiditas melalui uang beredar M1 dan M2, bukan dengan cetak duit, tapi dihasilkan dari pertumbuhan yang berkualitas. Kalau hanya mencetak duit, maka hal itu bukan pertumbuhan, tetapi malah kemunduran.

Amerika Serikat (AS) saja misalnya, kalau mereka mau cetak duit berapapun bisa, tetapi mereka tidak melakukan itu. Soal utang, kalau bunganya tidak bisa dibayar, sebaiknya jangan menciptakan utang baru untuk membayar. Utang bukan soal hitungan rasio terhadap GDP-nya, tapi soal mampu apa tidak membayarnya.

Cenderung Menurun

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti sepakat bahwa kualitas penciptaan kerja jauh lebih penting daripada kuantitas.

“Investasi seharusnya mendorong ke arah penciptaan lapangan pekerjaan. Meski beberapa tahun terakhir ini investasi masuk tapi penciptaan lapangan pekerjaan tidak meningkat, cenderung menurun,” kata Esther.

Dia pun menyoroti dominasi sektor informal yang mencapai sekitar 60 persen dari total pekerja. Menurutnya, arah kebijakan ketenagakerjaan harus berbalik ke sektor formal.

“Penciptaan lapangan pekerjaan seharusnya diarahkan untuk sektor formal. Bukan seperti sekarang ini lebih banyak sektor informal. Artinya pekerja di sektor informal lebih tinggi jumlahnya dari pekerja di sektor formal,” katanya.

Bekerja di sektor formal jelasnya memberi kepastian lebih baik bagi pekerja maupun negara, karena kesejahteraan dan kepastian masa depan lebih baik. Negara juga lebih diuntungkan jika pekerja bekerja di sektor formal karena membayar pajak.

Selain itu, Esther mendorong penciptaan lapangan kerja disesuaikan dengan kebutuhan zaman, khususnya di era hilirisasi industri.

“Penciptaan lapangan pekerjaan juga disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman seperti pekerja di hilirisasi industri perlu penciptaan lapangan pekerjaan hijau agar hilirisasi industri tidak mencemari lingkungan,” katanya.

Jenis investasi yang dibutuhkan saat ini ialah substitusi impor, sehingga memperoleh nilai tambah, tidak bergantung ke produk luar dan ekonominya berputar di dalam negeri.

Sementata itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V di Jakarta, Kamis mengatakan penciptaan lapangan kerja formal diharapkan mencapai 40,81 persen.

Bersama dengan target penciptaan lapangan kerja baru, kebijakan tahun depan diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30–4,87 persen, sekaligus memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.