Pembangunan Sektor Perikanan Harus dari Wilayah Pesisir, Menteri KP Yakin Kampung Nelayan Jadi Mesin Pacu Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono meyakini program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bakal menjadi mesin baru penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di wilayah pesisir.

Menurutnya, program tersebut dinilai mampu mentransformasi desa nelayan menjadi kawasan produktif, modern, dan berdaya saing, sekaligus mendukung pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (2/7), menyampaikan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi baru yang turut mampu menopang ketahanan pangan nasional.

"Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu strategi transformasi desa nelayan menjadi kawasan produktif dan modern, dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir dengan proyeksi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 hingga 16,2 persen," ujar Trenggono.

Ia mengungkapkan, implementasi KNMP telah dimulai sejak 2023 melalui proyek percontohan di Kampung Samber-Binyeri yang menunjukkan hasil signifikan.

Program tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan berupa naiknya nilai tukar nelayan hingga 113,2 persen, penjualan ikan sebesar 47 persen, serta produksi tangkapan hingga 103 persen.

Menurut dia, peningkatan tersebut berdampak pada kenaikan pendapatan nelayan hingga 78 persen.

Selain itu, akses pasar hasil perikanan juga semakin luas, mencakup Bitung, Jakarta, Semarang, dan Surabaya dengan total volume distribusi mencapai 295 ton. Bahkan, sebagian besar hasil produksi kini telah memasuki pasar ekspor.

"Dulu penjualannya hanya di pasar lokal, sekarang sudah hampir 90 persen ekspor," ujarnya.

Trenggono menambahkan, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih dilakukan melalui tiga tahap utama, yakni peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas, dan keberlanjutan.

Pada tahap keberlanjutan, masyarakat pesisir diarahkan untuk melakukan diversifikasi usaha melalui pengembangan budidaya laut yang dinilai memiliki potensi besar.

Menurutnya, model bisnis KNMP dirancang agar nelayan tidak hanya berfokus pada aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga memperoleh dukungan pembiayaan, fasilitas operasional, hingga akses pasar domestik dan ekspor.

Saat ini kata dia sudah ada 65 KNMP yang dalam proses transformasi operasional, serta secara pararel tahun ini pihaknya berencana membangun 1.269 kampung nelayan di di seluruh wilayah Tanah Air.

Ia turut menyampaikan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan sejalan dengan Astacita Presiden, terutama dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Oleh karena itu, pihaknya mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru melalui beberapa program utama, yakni perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut.

Ia menegaskan, kawasan konservasi laut menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sumber daya kelautan di masa depan.

Selain program KNMP, pemerintah juga mendorong pengembangan budidaya ikan darat tematik hingga 40 ribu titik di 500 kawasan. Langkah tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan produksi protein nasional tanpa menambah tekanan terhadap kawasan hutan dan lahan.

Di sektor pergaraman, KKP menargetkan peningkatan produksi garam berkualitas industri melalui program swasembada garam yang dilaksanakan melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi.

Program tersebut diharapkan mampu menghasilkan garam dengan kadar NaCl di atas 97 persen sebanyak sekitar 400 ribu ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan industri nasional yang selama ini masih bergantung pada impor sekitar 2,7 juta ton per tahun.

Sementara itu, pemerintah juga terus mengembangkan kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Sumba Timur, sebagai pusat budidaya udang modern dari hulu hingga hilir, serta melakukan revitalisasi tambak di Pantura Jawa seluas sekitar 14.090 hektare yang terintegrasi dengan rehabilitasi mangrove.

Pemerintah katanya juga akan melakukan modernisasi terhadap 4.582 unit kapal perikanan guna meningkatkan daya saing sektor penangkapan ikan sekaligus mendongkrak penerimaan negara melalui devisa, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).