Kebijakan Inklusif Penting untuk Mendorong Ekonomi Restoratif Berbasis Perempuan

JAKARTA – Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam membangun ekosistem ekonomi restoratif di Indonesia sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai agen pembangunan. Kesimpulan tersebut menjadi salah satu rekomendasi utama yang dihasilkan dalam Kunstkring Dialogue: Forum Ekonomi Restoratif yang berlangsung pada 24–26 Juni 2026 di Tugu Kunstkring Palais, Jakarta.

Forum tersebut mempertemukan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, masyarakat adat, hingga inovator muda untuk membahas strategi penguatan ekonomi restoratif yang inklusif dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengatakan upaya pemberdayaan perempuan tidak akan berjalan optimal apabila setiap lembaga bekerja secara terpisah.

"Misalnya, wewenang dan kemampuan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) itu terbatas. Ada kewenangan-kewenangan di kementerian lainnya yang akan sangat membantu mendorong pemberdayaan perempuan dan ekonomi restoratif," ujar Veronica dalam keterangan tertulis pada hari Rabu (1/7).

Menurutnya, perempuan harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat. Ia mengungkapkan sekitar 80 persen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia merupakan perempuan, namun hingga kini akses mereka terhadap kesejahteraan dan sumber daya masih belum optimal.

"Indonesia Emas harus bersumber utama pada akses kepada perempuan, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subyek perubahan. Perempuan harus mempunyai akses yang sama untuk pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan, juga pada sumber daya alam," katanya.

Direktur Program Yayasan Penabulu, Rini D. Nasution, menilai penguatan ekosistem masyarakat sipil menjadi faktor penting untuk mendorong perempuan menjadi pemimpin lokal sekaligus penggerak ekonomi restoratif.

"Melalui penguatan ekosistem masyarakat sipil, Penabulu Oxfam mengajak para pihak untuk berkolaborasi membangun ekosistem ekonomi restoratif yang mendorong perempuan sebagai pemimpin lokal, pemegang hak (rights holders), pengelola aset produktif, dan agen perubahan dalam komunitasnya," ujarnya.

Senada, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan perempuan memiliki peran strategis dalam pengembangan pariwisata restoratif.

"Perempuan adalah jantung pariwisata restoratif. Bagaimana perempuan di desa menjadi pusat pelestarian lingkungan dan penggerak ekonomi keluarga menjadi kekuatan nyata dari ekonomi restoratif," katanya.

Dorong Program Pemberdayaan Perempuan

Dalam forum tersebut juga dipaparkan sejumlah program yang telah dijalankan pemerintah untuk memperkuat peran perempuan, antara lain Kebun Pangan Perempuan (KPP), program agroforestri bambu, serta Perhutanan Sosial Khusus Perempuan yang telah diterapkan di Nusa Tenggara Timur.

Program-program tersebut bertujuan meningkatkan ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ekonomi keluarga, sekaligus membantu menekan angka stunting dan kemiskinan. Ke depan, program serupa direncanakan diperluas ke sejumlah daerah, termasuk Maluku Utara.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengatakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perempuan adalah keterbatasan waktu akibat beban pekerjaan domestik. Karena itu, pemerintah daerah bersama Kementerian Kehutanan tengah mengupayakan penyediaan lahan produksi melalui program perhutanan sosial yang dapat dimanfaatkan kelompok perempuan.

"Saat ini sedang diusahakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementerian Kehutanan untuk memberikan lahan produksi dari program perhutanan sosial. Sehingga lahan tersebut bisa digunakan oleh kelompok perempuan untuk memproduksi pangan dan mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga," ujarnya.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani menambahkan program perhutanan sosial dirancang untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap lahan, permodalan, dan pasar.

Ia mengungkapkan bahwa meski perempuan merupakan pihak yang paling banyak mengelola kawasan hutan, akses formal terhadap lahan masih terbatas karena skema administrasi berbasis kartu keluarga.

Menurut Catur, salah satu kemajuan telah dicapai melalui penerbitan surat keputusan perhutanan sosial di Nusa Tenggara Timur seluas 648 hektare yang diberikan kepada 335 penerima, di mana 310 di antaranya merupakan perempuan.

Libatkan Berbagai Pemangku Kepentingan

Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL), Monica Tanuhandaru, mengatakan Kunstkring Dialogue diprakarsai bersama Penabulu-Oxfam sebagai wadah untuk mempertemukan pembuat kebijakan, akademisi, praktisi, dan masyarakat adat guna memperkuat komitmen terhadap ekonomi restoratif.

Forum tersebut menjadi bagian dari pameran "Weaving Wonders: Tenun, Pangan, Energi, dan Perempuan — Dari Warisan ke Kekuatan Ekonomi" yang diselenggarakan oleh Yayasan Uma Nusantara. Menurut Monica, forum dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

Selain pejabat pemerintah, kegiatan tersebut juga melibatkan akademisi, pelaku usaha, perwakilan masyarakat adat, serta berbagai inovator muda di bidang ekonomi restoratif untuk merumuskan langkah bersama dalam memperkuat peran perempuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.