HKI Usulkan Badan Kawasan Industri Nasional di Bawah Presiden untuk Pangkas Hambatan Investasi dan Sinkronkan Regulasi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengingatkan pembentukan badan baru berpotensi menambah birokrasi.

"Bagaimana pembentukan badan ini tidak menambah birokrasi lagi. Mengapa tidak penguatan BKPM atau Kementerian Perindustrian agar lebih efektif," katanya.

Senada, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta usulan pembentukan BKIN dikaji lebih lanjut mengingat ruang fiskal pemerintah masih terbatas.

"Saya ingin memastikan seberapa penting keberadaan badan baru di tengah celah fiskal yang sempit dan efisiensi," ujarnya.

Selain itu, Chusnunia menekankan pentingnya penyediaan lahan yang aman, pencegahan konflik agraria, serta memastikan kawasan industri mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.