Pemerintah Kunci 87,98 Persen LP2B, Alih Fungsi Lahan Jadi Sorotan

JAKARTA – Pemerintah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) nasional sebesar 87,98 persen untuk melindungi pangan nasional melalui penguatan perlindungan sawah produktif serta memastikan kepastian kebijakan lintas kementerian dalam menjaga produksi pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah menetapkan LP2B secara nasional setelah cakupannya mencapai 87,98 persen, meski tiga provinsi masih harus melengkapi persyaratan.

"Kita ambil keputusan bahwa secara nasional 87,98 persen, kita sepakati untuk diputuskan bahwa LP2B 87,98 persen secara nasional, kita tetapkan," kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Perkembangan Penetapan LP2B pada Lahan Baku Sawah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11).

Dia menuturkan tiga provinsi yang belum memenuhi target tetap diberi kesempatan menyelesaikan kekurangan tanpa batas waktu tertentu, yaitu meliputi Riau, Banten dan Papua.

Pemerintah juga menyepakati sinkronisasi peta LP2B dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang telah mencakup 17 provinsi agar kebijakan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Selain itu, pemerintah membentuk tim lintas kementerian untuk mengkaji alih fungsi sekitar 554 ribu hektare lahan, termasuk status perizinan dan dasar penentuan sanksi maupun kewajiban penggantian lahan.

Zulhas menyatakan tim tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Badan Pusat Statistik.

Ia menegaskan hasil kajian akan memberikan kepastian hukum mengenai lahan yang telah beralih fungsi, termasuk menentukan mekanisme penggantian sebelum penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Zulhas mengatakan pendekatan pemerintah mengutamakan kewajiban mengganti lahan terlebih dahulu sehingga pelanggaran tidak langsung diproses pidana sepanjang pemilik memenuhi kewajiban penggantian sesuai ketentuan berlaku.

Ia berharap keputusan penetapan LP2B nasional, sinkronisasi peta, dan pembentukan tim lintas kementerian mempercepat perlindungan lahan pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Adapun rapat tersebut diikuti Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, dan tamu undangan lainnya.