Rakerna SP PLN 2026: 1.150 Pekerja PLN Komit Jaga Ketahanan Energi Nasional, Kawal Amanat Konstitusi

JAKARTA– Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SP PLN 2026 pada 24–26 Juni 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta. Mengusung tema “Mengawal Pengelolaan Energi Listrik Sebagaimana Amanah Konstitusi demi Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Energi Nasional”.

Forum ini diikuti sekitar 1.150 peserta dari seluruh Indonesia. Sebanyak 980 peserta hadir langsung mewakili 435 DPD dan DPC SP PLN, sementara sisanya mengikuti secara daring via kanal YouTube SP PLN.

Ketua Panitia Rakernas, Fahrul Razi, menyebut Rakernas sebagai forum strategis untuk konsolidasi organisasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan sektor ketenagalistrikan yang berpijak pada Pasal 33 UUD 1945.

“Rakernas ini menunjukkan komitmen SP PLN dalam mengawal pengelolaan energi listrik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sekaligus menyiapkan kader-kader muda yang akan melanjutkan perjuangan organisasi dan sektor ketenagalistrikan nasional,” ujar Fahrul di Jakarta, Rabu (24/6).

Mewakili Direktur Utama PLN, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN Nurlely Aman menegaskan tema Rakernas selaras dengan agenda pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden. Ia menilai tantangan PLN ke depan makin kompleks: perkembangan teknologi, kenaikan kebutuhan energi, dan tuntutan transisi ke energi hijau berkelanjutan.

“PLN membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk SP PLN sebagai mitra strategis perusahaan. Kami berharap Rakernas ini melahirkan gagasan dan rekomendasi terbaik untuk memperkuat PLN sebagai perusahaan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan,” kata Nurlely.

Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali menegaskan listrik adalah fondasi pembangunan yang melekat pada kepentingan strategis negara. Kebijakan energi harus berpihak pada kepentingan nasional, menjaga keberlanjutan PLN, dan mendukung ketahanan serta kedaulatan energi Indonesia.

“Pengelolaan energi listrik bukan sekadar persoalan bisnis, tetapi menyangkut masa depan bangsa. Amanah konstitusi ini harus terus dikawal untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang,” tegasnya.

Rakernas membahas sejumlah isu strategis di antaranya keberlanjutan sistem kelistrikan nasional, transisi energi, penguatan kompetensi pegawai, pengelolaan investasi energi, hingga perlindungan PLN sebagai BUMN energi.

Dukungan Pemerintah

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Letjen TNI (Purn.) H. Lodewijk Freidrich Paulus, menekankan listrik adalah bagian penting ketahanan nasional dan kedaulatan negara. PLN dinilai strategis untuk pertahanan, transformasi digital, hilirisasi industri, dan pemerataan kesejahteraan.

“Ketika kita mampu mengelola dan mengamankan sistem kelistrikan nasional secara mandiri, maka kita sedang memperkuat fondasi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Dalam sesi advokasi kebijakan, Dr. Redyanto Sidi menekankan penguatan advokasi, kaderisasi, dan konsolidasi internal SP PLN. Ia menegaskan SP PLN mendukung investasi energi, tapi dengan catatan:

“SP PLN tidak anti investasi. Namun investasi tidak boleh mengurangi kedaulatan energi nasional maupun mengancam keberlanjutan PLN,” tegas Redyanto.

Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Ir. Yassierli mendorong pendekatan ketenagakerjaan berpusat pada manusia dalam transisi energi. Transformasi energi harus seiring perlindungan pekerja, peningkatan kompetensi, hubungan industrial harmonis, dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

“PLN dan SP PLN harus menjadi mitra strategis yang bergerak bersama. Tidak hanya menerangi negeri, tetapi juga memperkuat kedaulatan bangsa melalui pengembangan SDM yang unggul dan berdaya saing,” ujar Yassierli.

Target Rakernas

Melalui Rakernas ini, SP PLN menargetkan lahirnya rekomendasi strategis terkait ketahanan energi nasional, transisi energi berkeadilan, penguatan peran PLN sebagai mandatori perusahaan energi negara, serta program kerja organisasi periode 2026–2028.

Rakernas SP PLN 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi pekerja, manajemen, dan pemerintah demi keberlanjutan sektor ketenagalistrikan nasional serta Indonesia yang berdaulat, maju, dan sejahtera.