Pemimpin Korut Bertekad Percepat Penguatan Militer

SEOUL – Kantor berita KCNA pada Selasa (23/6) menyatakan bahwa pemimpin Kim Jong-un berjanji untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Korea Utara (Korut) dengan mengutip alasan upaya modernisasi militer yang dilakukan Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) telah mendorong kawasan itu ke ambang perang nuklir.

Saat ini Korut berada di bawah berbagai sanksi atas program nuklirnya, dan kedua Korea secara teknis masih berperang karena konflik mereka pada tahun 1950-53 berakhir dengan gencatan senjata dan bukan perjanjian damai.

"Kamerad Kim Jong-un dalam pidato penutupnya menegaskan kembali pendirian kebijakan yang teguh dari partai dan negara kita untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional lebih cepat," tulis KCNA mengutip pernyataan pemimpin tersebut.

Pidato itu disampaikan saat Kim Jong-un memimpin pertemuan tiga hari Partai Pekerja Korea yang selesai pada Senin (22/6), di mana para pejabat senior meninjau inisiatif kebijakan negara, kata KCNA.

Laporan tersebut mengutip Kim Jong-un yang mengatakan bahwa AS dan Korsel terus maju dengan kepemilikan kapal selam nuklir oleh Korsel, sementara langkah mereka menuju penguatan dan modernisasi angkatan bersenjata di wilayah tersebut semakin tidak terselubung.

Menurut KCNA, Kim Jong-un mengatakan langkah seperti itu mendorong situasi di Semenanjung Korea ke ambang perang nuklir.

“Dalam menghadapi perkembangan seperti itu, ini adalah pendirian teguh dari Korut untuk lebih memperluas dan memperkuat pencegah yang kuat dan benar-benar dapat diandalkan untuk pertahanan diri," kata Kim Jong-un.

KCNA mengatakan pertemuan itu dengan suara bulat mengakui bahwa untuk terus memperluas dan memperkuat kekuatan nuklir adalah cara yang paling benar untuk secara aktif dan percaya diri mengatasi situasi militer dan politik internasional yang tidak dapat diprediksi.

Kim Jong-un menambahkan bahwa pengembangan pencegahan perang oleh Korut dengan teknologi nuklir sebagai basisnya, akan berjalan dengan kecepatan yang semakin meningkat.

Pyongyang sendiri telah berulang kali menyatakan dirinya sebagai negara nuklir yang tidak dapat diubah sejak pertemuan puncak tahun 2019 antara Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump di Hanoi gagal mengenai cakupan denuklirisasi dan keringanan sanksi.

Saudari Kim jong-un yang berkuasa, Kim Yo-jong, bahkan bulan ini mengatakan bahwa kebijakan nuklir Korut adalah garis kebijakan pantang mundur dan menegaskan kembali posisi rezim tersebut bahwa mereka tidak berniat menyerahkan persenjataan nuklirnya.

Presiden Korsel, Lee Jae-myung, pekan lalu mengatakan bahwa mitranya dai AS, Donald Trump, telah mengatakan kepadanya bahwa sudah waktunya untuk memperhatikan masalah Korut. Lee mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah mengatakan kepada Trump pada pertemuan G7 di Prancis bahwa sanksi terhadap Korut tidak efektif.

"Saya juga mengatakan bahwa kita tidak bisa lagi menangani masalah nuklir Korut dengan cara yang sama seperti kita menangani negara lain, dan Presiden Trump menyetujuinya," ucap Presiden Lee.

Kritik Jepang

Dalam pidatonya, Kim Jong-un juga melayangkan kritik kepada Jepang karena negara itu berubah menjadi negara perang.

“Jepang, negara yang kalah perang di Asia, secara terbuka telah mengubah dirinya menjadi negara perang dengan mengambil keadaan yang meresahkan saat ini sebagai kesempatan untuk melepaskan semua belenggu yang membatasi pergerakannya untuk menjadi kekuatan militer,” kata Kim Jong-un, seperti dikutip dari KCNA pada Selasa (23/6).

“Hal ini mengundang reaksi keras dan keprihatinan serius dari komunitas internasional,” imbuh dia.

Selama kunjungan ke Pyongyang beberapa waktu lalu, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, menyatakan penolakannya terhadap upaya untuk menghidupkan kembali militerisme, sebuah pernyataannya yang tampaknya menargetkan Jepang.

Di Tokyo, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, menahan diri untuk tidak mengomentari pernyataan Kim Jong-un tersebut tetapi mengatakan kebijakan Jepang yang secara eksklusif berorientasi pada pertahanan tetap tidak berubah dan hanya mempertahankan kemampuan minimum yang diperlukan untuk pertahanan diri.

“Pernyataan bahwa Jepang menjadi kekuatan militer atau menghidupkan kembali militerisme tidak berdasar,” ucap Kihara, seraya mendesak Pyongyang untuk sepenuhnya menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang kegiatan nuklir dan misil negara itu. AFP/KyodoNews/I-1