Pemerintah Kota Bogor Buka Opsi Operasional BisKita Nonsubsidi

Selasa, 23 Jun 2026, 11:46 WIB

KOTA BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, membuka opsi pengoperasian sebagian layanan BisKita Trans Pakuan tanpa subsidi seiring rencana pengaktifan kembali dua koridor untuk mengoptimalkan transportasi umum di daerah ini.

Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, di Kota Bogor, Selasa (23/6), mengatakan skema yang masih dalam tahap pembahasan tersebut merupakan upaya pengoperasian kembali koridor 3 dan 4, namun dengan tetap mempertahankan angka subsidi BisKita yang dialokasikan dalam APBD Kota Bogor sebesar Rp51 miliar dalam setahun.

Ket. Foto: Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim di Kota Bogor, Jawa Barat. — Sumber: ANTARA

"Perkiraan kita tetap di Rp51 miliar untuk empat koridor, dengan dua koridor nanti yang non-subsidi. Misalnya koridor 1 dan koridor 2 itu kita non-subsidikan, sedangkan koridor 3 dan 4 kita subsidi. Makanya masih dibahas dan dikaji," kata Dedie.

Menurut dia, pengembangan koridor tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan layanan transportasi masyarakat, setelah penerapan kebijakan penghapusan angkutan kota berusia di atas 20 tahun.

Layanan BisKita Trans Pakuan yang awalnya beroperasi di enam koridor sempat berhenti beroperasi selama sekitar tiga bulan mulai Januari 2025, untuk proses evaluasi dan transisi pengelolaan.

Setelah kembali beroperasi secara bertahap pada April 2025 hingga sekarang layanan BisKita melayani empat koridor utama, yakni Koridor 1 Terminal Bubulak-Cidangiang, Koridor 2 Ciawi-Terminal Bubulak, Koridor 5 Stasiun Bogor-Terminal Ciparigi, dan Koridor 6 Stasiun Bogor-Parung Banteng.

Dedie mengatakan pemerintah juga menyiapkan pengembangan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan sebagai bagian dari peremajaan angkutan umum.

"Kita juga menyiapkan satu angkutan moda peremajaan yang hijau," katanya pula.

Pemkot Bogor menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2026 tentang rasionalisasi, peremajaan, dan penghapusan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagai dasar penghentian operasional angkot berusia lebih dari 20 tahun.

Menurut Dedie, penataan transportasi dilakukan karena jumlah armada angkot saat ini dinilai melebihi kebutuhan masyarakat.

"Kalau sekarang angkot yang menunggu orang, makanya banyak yang ngetem. Ini indikasi bahwa angkot berlebihan," ujarnya pula.

Redaktur: Bambang Wijanarko

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.