Pemkab Bandung Perkuat Koperasi Pertanian dan Peternakan, Saatnya Petani Punya Daya Tawar Lebih Besar

BANDUNG – Pengembangan koperasi menjadi strategi penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, dan perluasan jaringan usaha.

Koperasi yang dikelola secara profesional mampu meningkatkan posisi tawar anggotanya, memperkuat rantai pasok, serta mendorong terciptanya nilai tambah bagi produk lokal.

Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompetitif, modernisasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor kunci agar koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, memperkuat pengembangan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, khususnya memperkuat sektor pertanian dan peternakan di daerah.

Bupati Bandung Dadang Supriatna di Bandung, Selasa (4/8), mengatakan koordinasi tersebut difokuskan dalam meningkatkan peran koperasi menjadi penggerak ekonomi di sektor pertanian dan peternakan.

"Kami ingin memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Koperasi agar koperasi di Kabupaten Bandung semakin mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan peternakan," katanya.

Data Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bandung mencatat potensi besar dalam pengembangan koperasi berbasis sektor riil dengan memiliki sekitar 1.700 koperasi, dan lebih dari 1.000 koperasi aktif yang bergerak di berbagai bidang usaha.

Sementara itu sektor pertanian menjadi sorotan karena potensi yang ditopang sekitar 36 ribu hektare lahan pertanian yang menjadi salah satu sentra produksi pangan di Jawa Barat.

Ia menyebut koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat rantai usaha masyarakat mulai dari penyediaan sarana produksi, akses pembiayaan, pengolahan hasil pertanian, hingga perluasan jaringan pemasaran sehingga mampu meningkatkan nilai tambah bagi petani, peternak, dan pelaku usaha.

"Kami terus mendorong koperasi bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya," ujarnya.

Ia mengatakan penguatan koperasi menjadi salah satu langkah untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan Kabupaten Bandung melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan kelompok tani maupun peternak.

Pertemuan dengan Kementerian Koperasi juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program pengembangan koperasi di daerah dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga implementasinya dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami optimistis sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bandung dan Kementerian Koperasi akan melahirkan koperasi yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, pelaku UMKM, serta memperkuat perekonomian daerah," katanya.

Dengan penguatan sinergi tersebut, Pemkab Bandung menargetkan koperasi mampu menjadi pusat pengembangan usaha masyarakat yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, koperasi diharapkan semakin berdaya saing, memperluas akses pembiayaan dan pemasaran, serta mendukung peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan pelaku UMKM di Kabupaten Bandung.