DPR Ungkap Fakta Baru: Bukan Kekurangan Batu Bara, Tapi Kualitas dan Sistem yang Ganggu Listrik Jawa

Pangkalpinang – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memastikan pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) dalam kondisi aman. Namun, ia menilai persoalan utama dalam gangguan kelistrikan yang terjadi di Jawa bukan terletak pada ketersediaan pasokan, melainkan pada persoalan teknis dan kualitas suplai energi primer.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), penugasan batu bara untuk kebutuhan PLN telah mencapai sekitar 212 juta metrik ton. Jumlah ini disebut jauh melampaui kebutuhan tahunan PLN yang berada di kisaran 154 juta metrik ton.

“Dari sisi volume, pasokan batu bara sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan PLN,” kata Bambang di Jakarta, Minggu (21/6).

Meski pasokan secara kuantitas dinilai aman, Bambang menyoroti adanya persoalan pada komposisi kualitas batu bara yang digunakan di sejumlah PLTU. Ia menyebut kontrak yang berjalan masih didominasi batu bara berkalori rendah, sementara beberapa pembangkit membutuhkan campuran kalori menengah agar proses pembakaran berjalan optimal.

Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak pada efisiensi pembangkit dan turut berkontribusi terhadap penurunan daya mampu sistem kelistrikan di Jawa, terutama saat beberapa unit pembangkit besar di Cilacap dan Pacitan sedang menjalani pemeliharaan.

“Persoalannya bukan hanya ketersediaan, tetapi juga kesesuaian kualitas batu bara dengan kebutuhan teknis pembangkit,” ujarnya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan langkah cepat dengan mengalihkan pasokan batu bara berkalori menengah dari sejumlah perusahaan tambang, termasuk PT Bukit Asam, KPC, dan grup ITM.

Batu bara tersebut akan digunakan untuk proses blending atau pencampuran dengan batu bara berkalori rendah, guna meningkatkan performa pembangkit dan memulihkan kapasitas operasi PLTU secara bertahap.

Bambang mengapresiasi langkah tersebut, namun menekankan bahwa pemulihan sistem tetap bergantung pada kecepatan distribusi dan kesiapan operasional di lapangan.

“Saya melihat intervensi pemerintah sudah tepat, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh kecepatan implementasi di lapangan,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterima Komisi XII DPR RI, defisit daya listrik di sistem Jawa yang sebelumnya lebih besar kini mulai menurun, namun masih berada di kisaran sekitar 2 gigawatt (GW).

PLN sendiri terus melakukan berbagai langkah optimasi sistem untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada masyarakat di tengah proses pemulihan tersebut.

Kerentanan Sistem

Kondisi ini kembali menyoroti kerentanan sistem kelistrikan nasional yang masih sangat bergantung pada pasokan batu bara dengan karakteristik tertentu, serta ketergantungan pada skema penugasan untuk menjaga keseimbangan pasokan energi primer.

Di sisi lain, gangguan operasional pada sejumlah pembangkit besar juga menunjukkan bahwa stabilitas sistem tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bahan bakar, tetapi juga oleh keandalan infrastruktur pembangkitan dan manajemen pemeliharaan.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempercepat pemulihan dua pembangkit besar yang mengalami gangguan serta mengamankan pasokan batu bara kalori menengah melalui koordinasi dengan pemerintah dan pemasok.

PLN juga mengakui adanya dampak gangguan berupa manajemen beban di sejumlah wilayah dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.

“Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat dan terus berupaya mempercepat pemulihan sistem,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.