MinyaKita Diawasi Ketat, Kemendag dan Satgas Pangan Turun Tangan

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satgas Pangan Polri, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, dan Perum Bulog melakukan pengecekan langsung harga minyak goreng MinyaKita di Pasar Palmerah, Jakarta, Kamis (18/6).

Langkah ini menindaklanjuti informasi yang beredar di media massa mengenai dugaan penjualan MinyaKita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) hingga Rp22.000 per liter.

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang, menegaskan tidak ditemukan harga MinyaKita Rp20.000–22.000 per liter di Pasar Palmerah.

“Kenyataan di lapangan, harga MinyaKita di beberapa toko yang kami kunjungi rata-rata menjual sesuai HET dari pengecer ke konsumen, yaitu Rp15.700 per liter,” tegas Moga.

Moga mengingatkan pelaku usaha wajib mematuhi aturan pelabelan dan harga yang ditetapkan. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan label.

Untuk menjaga akurasi informasi, Moga mengimbau media melaporkan nama toko secara spesifik jika menemukan penjualan MinyaKita di atas HET. Hal ini penting agar pemerintah bisa segera melakukan klarifikasi dan penegakan hukum.

Harga MinyaKita diatur dalam Kepmen Dagang Nomor 2396 Tahun 2025 tentang Domestic Price Obligation (DPO):

- Produsen ke Distributor 1 (D1) / BUMN Pangan*: Rp13.500 per liter

- D1 ke Distributor 2 (D2)*: Rp14.000 per liter

- D2 ke Pengecer*: Rp14.500 per liter

- HET Pengecer ke Konsumen*: Rp15.700 per liter

“Demi menjaga stabilitas harga dan melindungi hak konsumen, pengecer wajib menjual MinyaKita sesuai HET Rp15.700 per liter. Jika ditemukan harga tidak sesuai, kami tidak segan kenakan sanksi sesuai UU. Ancaman hukumannya pidana hingga 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp2 miliar sesuai Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999,” tegas Moga.

Pengawasan Diperketat

Moga menginstruksikan dinas perdagangan di seluruh Indonesia bersama Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan berkala. Jika ditemukan pelanggaran, PPNS dan Satgas Pangan diminta segera melakukan klarifikasi dan memprosesnya ke jalur hukum.