Tekanan Ekonomi Menguat, Kredibilitas Kebijakan Diuji

JAKARTA – Di tengah meningkatnya tekanan terhadap perekonomian global dan domestik, menjaga kredibilitas fiskal, kelembagaan, dan makroekonomi menjadi faktor krusial untuk mempertahankan kepercayaan pasar dan pelaku usaha. Disiplin fiskal yang konsisten mampu menjaga keberlanjutan anggaran negara, sementara kelembagaan yang kuat memastikan kebijakan berjalan efektif dan dapat diprediksi.

Pada saat yang sama, stabilitas makroekonomi melalui pengendalian inflasi, nilai tukar, dan sektor keuangan menjadi fondasi penting untuk meredam dampak gejolak eksternal. Tanpa kredibilitas pada ketiga aspek tersebut, risiko ketidakpastian ekonomi dapat meningkat dan menghambat investasi serta pertumbuhan jangka panjang.

Peneliti Great Institute Yossi Martino meminta pemerintah menjaga kredibilitas fiskal, kelembagaan dan makroekonomi di tengah tekanan berat berat terhadap perekonomian saat ini. “Pemerintah perlu menjaga tiga kredibilitas sekaligus. Pertama, kredibilitas fiskal, yaitu memastikan program besar memiliki prioritas, sumber pembiayaan, dan batas risiko yang jelas,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (11/6).

Kedua, pemerintah juga diminta menjaga kredibilitas kelembagaan, yaitu memastikan program strategis memiliki tata kelola, indikator kinerja, evaluasi, dan pengawasan terbuka. Sebagaimana yang dilakukan pada program MBG, pemerintah perlu terus memperkuat tata kelola Koperasi Merah Putih melalui sistem pengawasan, pelaporan, dan akuntabilitas yang memadai.

“Berbagai keraguan yang berkembang di masyarakat terkait tata kelola program, termasuk dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran, perlu segera diklarifikasi melalui investigasi yang independen, transparan, dan berbasis fakta,” katanya.

Dia menyebut keterbukaan hasil investigasi oleh institusi yang berwenang merupakan prasyarat penting untuk memperkuat kredibilitas kelembagaan serta menjaga kepercayaan publik terhadap program.

Kemudian, ketiga, pemerintah juga perlu menjaga kredibilitas makroekonomi, yaitu menjaga independensi Bank Indonesia, stabilitas rupiah, dan koordinasi fiskal-moneter tanpa mengaburkan tanggung jawab masing-masing otoritas. “Independensi BI harus dijaga bukan untuk menyenangkan pasar, tetapi untuk melindungi daya beli rakyat. Disiplin fiskal juga bukan berarti menolak program rakyat, melainkan memastikan program rakyat dapat dibiayai secara berkelanjutan. Kepastian usaha bukan berarti menyerahkan ekonomi kepada korporasi, melainkan menciptakan lingkungan agar investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan kerja dapat berjalan dengan risiko yang terukur,” jelasnya.

Tatanan Ekonomi

Yossi menilai, saat ini pemerintah sedang mentransformasi tatanan ekonomi dari yang sebelumnya sangat bertumpu pada stabilitas makroekonomi ortodoks dan mekanisme pasar (market-driven), menuju model negara pembangunan (developmental state) yang lebih digerakkan oleh negara.

Adapun gejolak pasar yang terjadi saat ini sejatinya merupakan fenomena yang dapat dibaca melalui kacamata Teori Perubahan Kelembagaan (Institutional Change Theory). Mengacu pada pemikiran ekonomi-politik struktural, setiap upaya transformasi seperti merombak aturan main tata niaga lewat Danantara atau mengembalikan peran negara dalam distribusi kekayaan lewat Makan Bergizi Gratis (MBG), cenderung akan mendisrupsi ekuilibrium lama dan memicu friksi.