Probolinggo Daerah Terbaik Nasional dalam Pelaksanaan Program Keluarga

Probolinggo - Kabupaten Probolinggo dinobatkan menjadi sebagai salah satu daerah terbaik nasional dalam pelaksanaan Program Keluarga Tahun 2025 dan penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Probolinggo M. Haris.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 yang diselenggarakan BKKBN bersama Kementerian Dalam Negeri di Auditorium BKKBN Jakarta, Rabu.

"Penghargaan itu bukti kekuatan kolaborasi di Kabupaten Probolinggo. Data bukan hanya angka, tetapi fondasi kebijakan tepat sasaran. Semakin valid data, semakin besar manfaat kebijakan yang dirasakan masyarakat," kata Bupati Probolinggo yang biasa dipanggil Gus Haris.

Penilaian tersebut merujuk pada capaian Kabupaten Probolinggo dalam mendukung pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 yang menjadi landasan penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Data itu dipakai pemerintah dalam merancang berbagai program prioritas, termasuk perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesehatan keluarga.

"Kabupaten Probolinggo dinilai unggul berkat validitas data yang tinggi, konsistensi pendataan lapangan serta kemampuan organisasi perangkat daerah (OPD) dan kader dalam memanfaatkan data sebagai instrumen pengambilan keputusan," katanya.

Ia menyampaikan rasa syukur dan bangga atas penghargaan nasional tersebut. Capaian itu lahir dari kerja kolektif yang solid mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa hingga kader pendata di tingkat dusun.

"Prestasi itu sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Probolinggo sebagai daerah yang konsisten mengedepankan pembangunan berbasis data," tuturnya.

Menurutnya, pemerintah pusat menilai Kabupaten Probolinggo berhasil menjaga integritas data, memanfaatkannya untuk menyusun strategi program keluarga serta meningkatkan kinerja sektor sosial ekonomi.

Keberhasilan itu melengkapi berbagai capaian lain sepanjang tahun 2025, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, akselerasi digitalisasi pelayanan publik serta tata kelola keuangan daerah berkinerja tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, prestasi itu harus menjadi pemacu agar seluruh OPD dan pemangku kepentingan semakin disiplin dalam hal akurasi data dan implementasi kebijakan berbasis bukti.

"Kami berharap prestasi itu menjadi energi positif bagi seluruh jajaran. Dengan data yang akurat, tata kelola pemerintahan semakin kuat, program semakin tepat sasaran dan masyarakat semakin merasakan manfaatnya," ujarnya.