Picu Kekhawatiran Ekonomi dan Sosial, Pemerintah Diminta Redam Dampak Kenaikan Pertamax

Kenaikan harga Pertamax berpotensi memicu gejolak ekonomi dan sosial sehingga pemerintah perlu mengantisipasinya melalui pengendalian inflasi, penguatan perlindungan sosial, dan menjaga stabilitas pasokan barang.

JAKARTA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi menimbulkan efek berantai yang meluas terhadap perekonomian dan kondisi sosial masyarakat. Meskipun tak secara langsung menyasar kelompok penerima subsidi, kenaikan harga Pertamax dapat meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang sehingga mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.

Dampak ini berisiko menekan daya beli masyarakat kelas menengah dan pelaku usaha, terutama sektor yang bergantung pada mobilitas tinggi. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak lanjutan melalui pengendalian inflasi, penguatan jaring pengaman sosial, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga barang agar tekanan ekonomi tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah dan Pertamina mengantisipasi dampak lanjutan kenaikan harga Pertamax menjadi 16.250 rupiah per liter. “Lonjakan harga tersebut berpotensi mendorong peralihan pengguna Pertamax ke BBM bersubsidi seperti Pertalite, sehingga dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota subsidi energi dan memicu risiko gangguan pasokan,” ujar Meitri, Kamis (11/6).

Meitri meminta pemerintah memetakan dampak perubahan pola konsumsi BBM, memperkuat pengawasan distribusi melalui BPH Migas, serta memastikan stok dan penyaluran BBM bersubsidi tetap terjaga. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi yang jelas agar kenaikan harga Pertamax tidak berujung pada kelangkaan BBM subsidi dan tetap melindungi masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon menyatakan DPR akan meminta penjelasan langsung dari Kementerian ESDM dan Pertamina terkait dasar perhitungan kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green. Menurutnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak terlepas dari lonjakan harga minyak dunia akibat gejolak geopolitik global, sehingga mengikuti mekanisme harga pasar internasional.

“Meski memahami alasan penyesuaian harga, DPR menilai masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai formula dan metode perhitungan yang digunakan,” ujarnya.

Dony menegaskan fokus utama pemerintah dan DPR saat ini adalah menjaga harga BBM subsidi tetap stabil guna melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi. DPR juga akan terus mengawasi kebijakan energi agar tetap objektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Gejolak Sosial

Seperti diketahui, kenaikan harga Pertamax memicu peningkatan antrean kendaraan di jalur pengisian Pertalite di sejumlah SPBU. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh peralihan sebagian pengguna Pertamax ke BBM yang lebih murah. Selain itu, kenaikan harga tersebut juga memicu aksi protes masyarakat di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/6) malam.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan UMY Prof. Zuly Qodir meminta pemerintah mengantisipasi potensi gejolak sosial setelah kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, dampak kenaikan harga BBM akibat gejolak geopolitik global dapat menekan daya beli masyarakat dan memicu efek berantai pada kenaikan harga kebutuhan pokok melalui meningkatnya biaya transportasi dan distribusi.

Zuly menilai antrean di SPBU merupakan sinyal awal kecemasan publik, sehingga pemerintah perlu memperkuat komunikasi kebijakan, menjaga ketersediaan pasokan energi, serta memperluas program perlindungan sosial dan stabilisasi harga pangan. Langkah mitigasi yang cepat dinilai penting agar tekanan ekonomi tidak berkembang menjadi ketidakpuasan dan gejolak sosial yang lebih luas