Papua Barat Daya Optimalkan Potensi Hutan untuk Dukung Pembangunan Rendah Karbon

Doc: Antara

Ket. Dinas Kehutanan Papua Barat Daya menggelar lokakarya bersama stakeholder terkait membahas dukungan iklim nasional di Kota Sorong, Selasa (9/6).

Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengoptimalkan potensi hutan dan sumber daya alam yang dimiliki untuk mendukung agenda iklim nasional sekaligus mewujudkan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Daya Viktor Solossa di Sorong, Selasa (9/6), mengatakan Papua Barat Daya memiliki posisi strategis dalam mendukung upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Menurut dia, Papua Barat Daya bersama wilayah Papua secara umum masih memiliki tutupan hutan yang luas, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta berbagai jasa lingkungan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim sekaligus menopang kehidupan masyarakat.

"Papua Barat Daya dan regional Papua memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon Indonesia. Hutan dan sumber daya alam yang kita miliki harus terus dijaga sebagai aset pembangunan jangka panjang," ujarnya.

Ia menjelaskan, di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim global, Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, meningkatkan integritas aksi iklim, serta mengoptimalkan peluang pendanaan iklim melalui berbagai kebijakan nasional.
Dia mengatakan, salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah penyampaian TREES Concept Note Indonesia kepada Sekretariat ART pada akhir 2025 sebagai bagian dari pengembangan program REDD+ berbasis yurisdiksi di Indonesia.

Inisiatif tersebut mengusung pendekatan multi-provinsi yang melibatkan Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara dalam upaya memperkuat pengelolaan hutan, pengendalian emisi gas rumah kaca, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

"Berkaitan dengan itu kita menggelar lokakarya sebagai momentum penting untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai REDD+ berbasis yurisdiksi dan standar ART TREES, sekaligus berbagi pengalaman serta pembelajaran antardaerah guna mendukung kesiapan implementasi program di tingkat subnasional," ujarnya.

Menurut dia, pembangunan rendah karbon harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini berperan dalam menjaga kelestarian hutan.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, memperkaya pemahaman mengenai aspek kebijakan, teknis, dan kelembagaan dalam implementasi REDD+ berbasis yurisdiksi, serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan program ke depan.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kehutanan Papua Barat Daya, para narasumber, serta mitra pembangunan seperti Konservasi Indonesia, GIZ Forclime, Penabulu Foundation, dan Samdhana Institute yang telah mendukung penguatan pembangunan rendah karbon dan pengembangan REDD+ berbasis yurisdiksi di Indonesia.