Bapanas Ungkap Pembangunan 100 Infrastruktur Pascapanen Solusi Stabilisasi Pangan

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman menyebut pembangunan 100 infrastruktur pascapanen (IPP) menjadi solusi permanen stabilisasi pangan. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk memperkuat ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir.

Amran mengatakan, pembangunan dilakukan di berbagai sentra produksi pangan nasional. Total anggaran yang disiapkan sendiri mencapai sekitar Rp5 triliun.

"Kita bangun gudang di seluruh Indonesia. Terutama di wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan memadai," kata Amran yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian itu dalam Rapat bersama DPD RI, di Jakarta, Senin (8/6).

"Total anggarannya kurang lebih Rp5 triliun. Titik pembangunannya sudah disiapkan di sentra produksi pangan," kata dia.

Menurut Amran, keberadaan infrastruktur pascapanen akan menjamin ketersediaan stok pangan. Langkah itu juga memperkuat distribusi dan menjaga stabilitas harga.

"Ini solusi permanen, jadi tidak ada lagi alasan harga naik. Kita ingin pangan selalu tersedia, masyarakat mendapatkan harga yang wajar," kata dia.

Amran menjelaskan, gudang yang dibangun akan menjadi simpul utama ekosistem pangan nasional. Infrastruktur itu terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih, Bulog, dan MBG.

"Inilah nanti yang menyuplai Koperasi Desa Merah Putih, gudang menjadi induknya dalam ekosistem pangan nasional. Koperasi menjadi penggerak di lapangan, MBG menjadi penyerap hasil produksi petani," ucap dia.

Menurut Amran, pembangunan IPP semakin relevan dengan kuatnya stok beras nasional. Saat ini stok Cadangan Beras Pemerintah mencapai 5,3 juta ton.

Jumlah tersebut melampaui kapasitas gudang Bulog sekitar 3 juta ton. Karena itu, pemerintah menerapkan skema gudang filial untuk menjaga kualitas stok.

Sementara itu, Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br Sitepu menilai pembangunan IPP menjadi langkah strategis. Kebijakan tersebut dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan strategis. Salah satunya percepatan pembangunan infrastruktur pascapanen," kata Badikenita.

"Percepatan swasembada pangan juga berjalan baik. Target tiga tahun dapat dicapai lebih cepat," ucap dia.

Pembangunan IPP merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026. Pemerintah menugaskan Bulog membangun fasilitas tersebut di seluruh daerah.