Rupiah Tembus Rp18.000, Gas Mahal, Impor China Tak Terbendung, Industri Plastik Kian Terjepit

JAKARTA - Industri petrokimia dan plastik nasional menghadapi tekanan berlapis pada tahun ini. Pelemahan rupiah hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS, lonjakan harga bahan baku global, kenaikan harga gas industri, hingga banjir produk impor murah dari China menjadi kombinasi yang menggerus daya saing pelaku usaha dalam negeri.

Kondisi tersebut terjadi ketika industri masih berupaya menjaga tingkat produksi dan mempertahankan pasar domestik dari gempuran barang impor yang terus meningkat.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menjelaskan gas merupakan komponen penting dalam industri petrokimia, khususnya pada proses cracker dan polimerisasi. Menurutnya, selama skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) masih berjalan di kisaran US$6-7 per MMBTU, industri relatif mampu menjaga daya saing.

"Dengan HGPT dulu itu kita sebenarnya sangat terbantu karena kita bisa mampu bersaing dengan para impor di mana utilisasi kita sedikit terbantu dengan harga gas yang murah 6-7 US dolar. Tapi sekarang penawarannya sudah di atas rata-rata di atas 15 sampai bahkan 20 US dolar," kata Fajar kepada wartawan, Jumat (5/6).

Kenaikan biaya energi tersebut muncul saat persaingan regional semakin ketat. Di sejumlah negara ASEAN, harga gas industri masih berada di bawah US$9 per MMBTU. Sementara produsen China menikmati dukungan energi yang lebih murah serta ketersediaan bahan baku yang lebih besar.

Tekanan dari luar negeri juga semakin terasa melalui lonjakan arus impor produk plastik dan petrokimia. Barang dari China masuk ke pasar domestik dengan harga yang sulit ditandingi produsen lokal.

"China yang sekarang ini sangat masif masuk barangnya ke mana-mana. Ke Indonesia pun juga sekarang sudah kita perkirakan barang dari China itu bisa sampai 300 ribu ton per tahun," ujar Fajar.

Situasi tersebut memaksa produsen dalam negeri mengorbankan margin demi mempertahankan pasar. Sejumlah pabrik bahkan mulai menyesuaikan tingkat utilisasi untuk menghindari tekanan yang lebih besar.

"Bahkan kita sekarang sudah mencoba dengan 75% utilisasi, kita mencoba sedikit di bawah harga China. Jadi kita menggerus margin lumayan cukup besar," katanya.

Di sisi lain, tekanan nilai tukar membuat kondisi semakin rumit. Ketika rupiah melemah, biaya impor bahan baku meningkat. Namun kenaikan biaya tersebut tidak sepenuhnya dapat diteruskan ke harga jual karena pasar dibanjiri produk impor murah.

"Jadi ada dua hal ya. Dari sisi pelaku industri hulu memang kita kan pass-through aja. Tetapi dengan banjirnya barang impor, kita tidak bisa pass-through karena kita mau enggak mau harus turunkan harga," ujarnya.

Tekanan tersebut juga dirasakan pelaku industri hilir atau converter yang sempat mengimpor bahan baku ketika harga masih tinggi. Saat barang tiba di Indonesia, harga pasar justru mengalami koreksi tajam sehingga margin usaha ikut tertekan.

Kekhawatiran kini mulai bergeser dari sekadar penurunan margin menuju ancaman perlambatan produksi. Jika tekanan biaya terus berlanjut, pengurangan jam kerja hingga perumahan karyawan menjadi opsi yang mulai diperhitungkan perusahaan.

"Kalau ini tetap dilakukan dengan harga baru di atas 15 US dolar, ini sudah dekat. Tadinya kita antisipasi masih jauh untuk merumahkan karyawan," kata Fajar.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai industri petrokimia saat ini menghadapi tiga tekanan besar secara bersamaan, yakni lonjakan harga bahan baku global, pelemahan rupiah, dan persoalan pasokan gas industri.

Menurut Yusuf, konflik di Timur Tengah telah mendorong harga nafta melonjak lebih dari 50% dibandingkan sebelum ketegangan memanas. Kondisi itu diperparah oleh pelemahan nilai tukar yang meningkatkan biaya impor bahan baku dan energi.

"Industri petrokimia Indonesia saat ini menghadapi tiga tekanan besar yang datang secara bersamaan dan saling memperkuat. Pertama, harga bahan baku global melonjak. Kedua, rupiah melemah hingga berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS. Ketiga, harga gas industri yang selama ini dianggap sebagai penyangga daya saing justru belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi pelaku industri," ujar Yusuf.

Menurutnya, persoalan utama gas industri bukan hanya soal harga yang tercantum dalam kebijakan HGBT, melainkan keterbatasan pasokan yang diterima industri.

"Realisasi alokasi gas HGBT masih jauh dari kebutuhan industri sehingga sebagian perusahaan harus membeli gas regasifikasi dengan harga yang bisa mencapai hampir tiga kali lipat," kata Yusuf.

Akibat kombinasi berbagai tekanan tersebut, harga produk plastik domestik mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Namun ruang untuk menaikkan harga juga semakin terbatas karena kondisi daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.

"Dampaknya sudah terlihat dari kenaikan harga plastik domestik yang mencapai sekitar 40 hingga 60 persen pada April 2026," ujarnya.

Di tengah tekanan yang ada, Yusuf menilai tambahan kapasitas produksi dari kompleks petrokimia baru di dalam negeri dapat membantu mengurangi sebagian ketergantungan impor. Meski demikian, perbaikan tersebut belum cukup untuk mengatasi persoalan struktural industri.

"Fokus kebijakan tidak cukup hanya menjaga harga gas tetap rendah, tetapi juga memastikan ketersediaan pasokannya," katanya.