Board Games Jadi Media Pembelajaran Perubahan Iklim, Anak-Anak Jadi Pusat Perhatian

JAKARTA - Perubahan iklim merupakan isu nyata yang dampaknya semakin dirasakan di berbagai aspek kehidupan. Namun, penjelasannya kerap bersifat teknis dan kompleks membuat banyak kalangan, terutama anak-anak usia sekolah dasar, kesulitan memahaminya.

Berangkat dari keprihatinan tersebut, peneliti dari Indonesia dan Australia berkolaborasi melakukan penelitian dan merancang permainan edukatif berbasis board games sebagai media pembelajaran perubahan iklim yang lebih mudah dipahami dan menyenangkan.

Uji coba permainan ini dilakukan Nusa Tenggara Timur (NTT), melibatkan anak-anak usia sekolah. Temuan riset tersebut dibahas secara komprehensif dalam diskusi bertajuk Shaping Climate Resilience Policy Through Inclusive Research yang digelar di Lounge Katadata, Selasa (26/5).

Yusra Tebe, Ahli Manajemen Risiko Bencana dari PREDIKT, menegaskan bahwa pemahaman tentang perubahan iklim di kalangan peserta didik, guru, bahkan pengambil kebijakan masih tergolong rendah. Tidak sedikit yang masih meragukan kenyataan perubahan iklim itu sendiri.

“Kita tahu bahwa perubahan iklim itu nyata dan mengganggu seluruh sektor, khususnya pendidikan, dan ternyata pengetahuan tentang perubahan iklim di peserta didik cukup rendah, termasuk para guru dan pengambil kebijakan. Masih ada yang berpendapat bahwa perubahan iklim itu tidak nyata,” ujar Yusra.

Ia menambahkan, Indonesia sebenarnya sudah memiliki panduan tentang perubahan iklim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), namun belum dapat diimplementasikan secara merata di seluruh sekolah.

Karena itu, pendekatan board games dipilih sebagai jembatan antara teori dan praktik. Yang menarik, permainan ini tidak dirancang secara sepihak—melainkan dikembangkan bersama (co-create) oleh anak-anak di NTT dan anak-anak di Sekolah Harkaway, Victoria, Australia.

“Kenapa ada (pakai) board games, supaya anak-anak dan guru bisa belajar perubahan iklim melalui permainan sehingga lebih menyenangkan, jadi teori dan aplikasi bisa lebih dapat,” imbuh Yusra.

Senada dengan Yusra, Reny Rebeka Haning, Senior Specialist Perlindungan Anak dan Advokasi ChildFund, menekankan bahwa dalam lensa perlindungan anak, anak-anak harus ditempatkan sebagai pusat dari seluruh isu perubahan iklim karena merekalah yang paling merasakan dampaknya secara langsung.

Reny mencontohkan dua situasi nyata di NTT. Pertama, anak-anak dari keluarga nelayan terdampak secara tidak langsung: penurunan hasil tangkapan akibat perubahan cuaca dan kondisi laut menekan ekonomi rumah tangga. Dalam keluarga dengan kapasitas pengasuhan yang terbatas, tekanan itu dapat berujung pada kekerasan terhadap anak.

Kedua, ada sekolah di NTT yang terpaksa diliburkan karena cuaca panas yang ekstrem. Kondisi ini merupakan gangguan langsung pada hak belajar anak.

Reny menegaskan bahwa anak-anak penyandang disabilitas menanggung beban yang lebih berat. Uji coba yang dilakukan PREDIKT di Sekolah Luar Biasa (SLB) justru membuktikan bahwa anak-anak di sana mampu menceritakan pengalaman mereka tentang dampak perubahan iklim secara gamblang.

“Anak-anak disabilitas punya kerentanan ganda. Sehingga ketika anak-anak dilibatkan, mereka bisa menceritakan yang mereka rasakan, yang bisa menjadi hal sangat penting untuk dimasukkan dalam literasi perubahan iklim,” ujar Reny.

Sedangkan 

Prof. Dr. Yudi Darma, Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), menyebut bahwa bottleneck terbesar justru ada di ekosistem kampus. Selama ini, peneliti dan dosen cenderung melakukan riset tanpa menjangkau kebutuhan riil masyarakat.

“Concern kita adalah mengajarkan anak-anak usia dini agar mereka melihat masalah di sekitar dan memikirkan solusi. Itulah yang kita giatkan sekarang. Kami sangat mendorong kampus dan peneliti untuk mulai mempertimbangkan relevansi kegiatan penelitian dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Yudi.

Dari sisi kebijakan, anggota DPR RI Komisi X, Ledia Hanifa Amaliah, menilai penguatan pendidikan perubahan iklim membutuhkan komitmen anggaran sekaligus konsistensi kebijakan pendidikan. Menurutnya, Indonesia sebenarnya sudah memiliki landasan regulasi yang dapat menjadi pijakan.

“Kita punya UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menitikberatkan pada riset berdampak. Ini mestinya dijalankan karena ada amanatnya. Kalau kita memandang perubahan iklim itu penting, maka harus diletakkan dalam rencana induk,” ujar Ledia, yang turut hadir dalam diskusi tersebut.

Ledia menekankan bahwa integrasi perubahan iklim ke dalam pendidikan tidak boleh berhenti di tingkat SD saja, melainkan harus konsisten hingga SMP dan SMA. Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan guru sebagai ujung tombak perubahan perilaku, mulai dari siswa hingga orang tua.