Program Magang Nasional 2026 Target 150.000 Peserta, 30 Persen Berpeluang Langsung Direkrut Kerja

Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah menargetkan 150.000 peserta mengikuti Program Magang Nasional sepanjang 2026, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 102.696 peserta.

Menurut Qodari, peningkatan target tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju visi Indonesia Emas 2045.

"Target peserta Program Magang Nasional tahun ini yang mencapai 150.000 peserta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sebagai pembanding, program magang nasional tahun 2025 melibatkan 102.696 peserta," kata Qodari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sebagai tahap awal, pemerintah telah membuka pendaftaran Program Magang Nasional pada 15–28 Juli 2026 dengan kuota 50.000 peserta.

Qodari menjelaskan program tersebut dirancang untuk meningkatkan kompetensi generasi muda sekaligus memberikan pengalaman kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Melalui program ini, lulusan perguruan tinggi berkesempatan mengikuti magang selama enam bulan dengan memperoleh uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Selain pengalaman kerja, peserta juga diharapkan dapat membangun jejaring profesional, memperluas wawasan dunia kerja, serta meningkatkan peluang direkrut oleh perusahaan tempat mereka menjalani magang.

"Dengan demikian, generasi muda Indonesia diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, tetapi juga lebih siap memasuki dunia kerja dengan percaya diri," ujarnya.

Berdasarkan evaluasi Program Magang Nasional gelombang I dan II pada 2025 yang melibatkan 65.245 peserta dan 7.217 mentor, hampir 98,5 persen peserta mengalami peningkatan kompetensi teknis.

Selain itu, lebih dari 84 persen peserta menyatakan puas atau sangat puas terhadap program tersebut. Penilaian serupa juga diberikan mentor dan perusahaan, dengan sekitar 84 persen menyatakan puas atau sangat puas terhadap kemampuan peserta dalam belajar dan menyerap pengetahuan selama masa magang.

Dari sisi manfaat ekonomi, lebih dari 97 persen peserta menyatakan uang saku yang diterima membantu kondisi ekonomi mereka maupun keluarganya.

Sementara itu, sekitar 30 persen peserta memperoleh penawaran kerja setelah menyelesaikan program magang.

Qodari menegaskan pembangunan SDM menjadi strategi utama pemerintah dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

"Bagi pemerintah, pembangunan sumber daya manusia merupakan strategi utama untuk memenangkan persaingan global. Karena itu, pemerintah tidak hanya berupaya membuka lapangan kerja, tetapi juga memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi, produktivitas, dan daya saing yang semakin kuat," katanya.

Tawaran Bekerja

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan sekitar 30 persen peserta Program Magang Nasional mendapat tawaran bekerja di perusahaan tempat mereka menjalani magang.

"Kami sudah melakukan evaluasi di hari terakhir magang dan hasilnya 30 persen dari semua peserta itu ditawari bekerja," kata Yassierli saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta.

Ia menjelaskan, sepanjang 2025 Program Magang Nasional diikuti 102.696 peserta, baik yang ditempatkan di kementerian/lembaga maupun perusahaan.

Menurut Yassierli, angka tersebut menunjukkan program magang mampu menjadi jembatan bagi pencari kerja untuk memasuki dunia kerja.

Namun, ia menegaskan peserta yang menjalani magang di kementerian atau lembaga tidak memperoleh penawaran kerja karena proses rekrutmen aparatur pemerintah dilakukan secara terpusat sesuai formasi yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Selain Program Magang Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan juga terus memperkuat pelatihan vokasi sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM agar siap bekerja, baik di dalam maupun luar negeri.

Yassierli menambahkan Kemnaker berupaya memberikan perlindungan dan layanan bagi seluruh segmen tenaga kerja, mulai dari pencari kerja, pekerja aktif, hingga pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).