Menteri Kelautan dan Perikanan Sebut Peleburan 11 Politeknik Jadi Institut Kelautan Indonesia untuk Perkuat Ekonomi Biru RI

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan penggabungan atau peleburan 11 politeknik menjadi satu bernama Institut Kelautan Indonesia (IKI) atau Ocean Institute of Indonesia (OII) dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi biru berkelanjutan.

"Ini (11 politeknik) disatukan, diubah secara menyeluruh, mulai dari kurikulum pendidikannya, tujuan akhirnya karena saya akan lihat ukuran-ukuran suksesnya. Kita mau menuju ke yang namanya ekonomi biru, kita ingin mengimplementasikan ekonomi biru," kata Trenggono di Jakarta, Selasa (21/7).

Dia menekankan hal itu dalam peresmian Ocean Institute of Indonesia sebagai langkah penguatan ekosistem pendidikan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Trenggono mengatakan pembentukan Institut Kelautan Indonesia merupakan langkah strategis menyatukan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan agar mampu menghasilkan lulusan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri modern.

Menurut dia, penyatuan seluruh politeknik dilakukan setelah melihat perlunya pembaruan menyeluruh terhadap sistem pendidikan vokasi, mulai dari kurikulum, organisasi, hingga orientasi lulusan sesuai kebutuhan sektor kelautan nasional.

Ia menilai transformasi pendidikan vokasi diperlukan karena metode pembelajaran dan fasilitas praktik di sejumlah politeknik masih belum mengikuti perkembangan teknologi serta kebutuhan industri kelautan dan perikanan saat ini.​​​​

Trenggono menegaskan Institut Kelautan Indonesia diarahkan melahirkan inovasi, teknologi, serta industri baru yang mampu mempercepat implementasi ekonomi biru melalui pemanfaatan potensi kelautan secara berkelanjutan dan bernilai tambah.

Menurut dia, Indonesia memiliki potensi ekonomi biru yang sangat besar, namun belum diimbangi lahirnya inovasi dan industri berbasis riset yang mampu mengoptimalkan kekayaan sumber daya kelautan nasional.

Ia mengatakan institut tersebut juga diharapkan mampu mencetak tenaga terampil yang memenuhi kebutuhan industri kelautan global sehingga lulusan memiliki daya saing tinggi dan terserap di pasar internasional.

Untuk mendukung transformasi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi guna memperkuat kualitas akademik, riset, dan pengembangan pendidikan vokasi kelautan.

Trenggono menambahkan setiap kampus nantinya akan memiliki spesialisasi sesuai potensi wilayah sehingga mampu mendukung pengembangan ekonomi biru dan meningkatkan kontribusi sektor kelautan serta perikanan bagi perekonomian nasional.

"Jadi ke depan program berikutnya kalau mau mencari ahli budi daya lobster misalnya (ada) di politeknik. Kalau mau ahli di budidaya rumput laut misalnya di Kupang dan seterusnya. Jadi ada spesifikasi," katanya.

"Jadi artinya tidak semua kampus itu sama, pendidikannya sama semua tapi memiliki spesifikasi-spesifikasi yang kemudian kita arahkan ke sana," kata Trenggono.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KKP I Nyoman Radiarta mengatakan mengatakan transformasi pendidikan vokasi dilakukan untuk meningkatkan mutu, daya saing, dan pengakuan internasional.

Ia mengatakan transformasi tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2026 tentang penggunaan nomenklatur Institut Kelautan Indonesia atau Ocean Institute of Indonesia.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2026 tentang pembentukan Dewan Institut Kelautan Indonesia sebagai wadah sinergi pendidikan vokasi.

Menurut Nyoman, dewan tersebut menyatukan 11 satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan untuk memperkuat kolaborasi, pengembangan jejaring, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan vokasi secara terpadu.

Ia mengatakan Institut Kelautan Indonesia akan mengembangkan program unggulan guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kelautan dan perikanan berstandar internasional serta menghasilkan riset terapan yang menjawab kebutuhan sektor.

Nyoman menambahkan pendidikan tinggi vokasi juga diarahkan mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk pembangunan kampung nelayan, kawasan budi daya, revitalisasi perikanan, swasembada garam, dan modernisasi kapal ikan nasional.

Menurut dia, transformasi pendidikan vokasi diharapkan mampu memperkuat implementasi kebijakan ekonomi biru melalui pengembangan sumber daya manusia unggul untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.