Pemprov DKI Gelontorkan Rp1,9 Triliun untuk Tekan Kawasan Kumuh Jakarta

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengucurkan anggaran sebesar Rp1,9 triliun sejak 2018 hingga 2025 untuk menekan angka kawasan kumuh di ibu kota.

“Secara total, anggaran penataan kawasan kumuh yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2018 sampai dengan 2025 kurang lebih Rp1,9 triliun. Sehingga, rata-rata alokasi anggaran setiap tahunnya berada pada kisaran Rp200 miliar,” jelas Kepala Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto di Jakarta Pusat, Jumat  (22/5).

Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk penataan kawasan kumuh melalui berbagai program peningkatan kualitas permukiman.

Berdasarkan hasil pendataan terbaru Pemprov DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah RW kumuh di Jakarta kini menurun menjadi 211 dari 445 RW pada 2017.

Penurunan jumlah RW kumuh sebesar 52,58 persen tersebut menjadi capaian penting dalam upaya peningkatan kualitas permukiman warga.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga telah memerintahkan, penanganan RW kumuh ke depan akan diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan tinggi, terutama Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Kawasan seperti Tambora menjadi salah satu perhatian karena memiliki kompleksitas permukiman yang tinggi dan membutuhkan intervensi yang terukur.

Kelik pun mengakui, masih terdapat kawasan kumuh di dua wilayah tersebut, namun saat ini sudah tidak ada RW kumuh berkategori berat di ibu kota. Kategori RW kumuh yang tersisa di Jakarta adalah kumuh sedang, kumuh ringan hingga kumuh sangat ringan.

Ke depan, dia memastikan program untuk menekan RW kumuh di Jakarta akan terus dilanjutkan. Ditargetkan, terdapat 50 RW kumuh yang dapat ditangani hingga tahun depan.

Kelik mengatakan Pemerintah Jakarta juga akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta untuk menangani RW kumuh.

“Program akan kita lanjutkan, dengan hasil yang dari BPS ini, kita akan benar-benar mengobati sesuai titik pusat yang memang kumuh. Jadi kita akan bersama-sama dengan BPS DKI, sama yang menurunkan detailnya RT-nya dimana yang kumuh, karena menurut BPS kalau ada satu RT yang kumuh, maka disebut RW kumuh,” jelasnya.