Stimulus Harus Diikuti Reformasi Struktural

Tanpa reformasi, stimulus hanya akan berfungsi sebagai penopang sementara dan tidak mampu mendorong pertumbuhan jangka panjang secara signifikan.

Jakarta – Stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek, terutama di tengah tekanan konsumsi dan ketidakpastian global. Namun, sejumlah ekonom menilai kebijakan tersebut belum cukup apabila tidak diiringi dengan reformasi struktural yang lebih mendasar untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Paket stimulus ekonomi pemerintah pada semester II 2026 senilai 26,34 triliun rupiah dipandang sebagai langkah jangka pendek untuk menahan perlambatan konsumsi, tetapi belum mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menilai stimulus tersebut lebih berfungsi sebagai bantalan (shock absorber), terutama melalui bantuan pangan, diskon transportasi, serta program vokasi dan magang.

“Namun secara nominal, nilainya kurang dari 0,1 persen PDB sehingga dampaknya lebih berfungsi sebagai shock absorber untuk menahan perlambatan konsumsi, bukan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi,” kata Rizal sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Selasa (23/6).

Ia menjelaskan, tekanan konsumsi saat ini bersifat struktural, dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga acuan menjadi 5,75 persen, meningkatnya biaya hidup, serta melemahnya daya beli kelas menengah. Hal itu tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang turun ke 120,9 pada Mei 2026 dari 123 pada April.

Dalam kondisi tersebut, stimulus pemerintah dinilai hanya mampu menjaga konsumsi dasar, namun belum cukup kuat untuk mendorong lonjakan permintaan yang signifikan. Rizal memperkirakan konsumsi rumah tangga tetap tumbuh positif pada semester II 2026, tetapi dalam laju moderat.

Menurutnya, faktor kunci yang menentukan penguatan konsumsi ke depan adalah kondisi pasar tenaga kerja, pertumbuhan pendapatan riil, inflasi pangan, dan stabilitas harga energi.

“Stimulus saat ini cukup untuk menjaga agar ekonomi tidak melemah lebih dalam, tetapi belum cukup menjadi game changer,” ujarnya.

Rizal menambahkan, kebijakan stimulus perlu diikuti dengan langkah yang lebih fundamental, seperti penciptaan lapangan kerja, percepatan investasi, penguatan industri padat karya, serta dukungan berkelanjutan terhadap UMKM agar daya beli tidak hanya bertumpu pada bantuan sementara.

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah, yang terdiri dari insentif transportasi 2,04 triliun rupiah, program magang dan vokasi 6,26 triliun rupiah, serta bantuan pangan 18,04 triliun rupiah. Program ini juga mencakup berbagai insentif seperti diskon transportasi hingga pembebasan PPN tiket pesawat kelas ekonomi pada periode libur sekolah dan Natal–Tahun Baru.

Motor Pertumbuhan

Secara terpisah, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai stimulus tersebut merupakan langkah konstruktif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Menurutnya, fokus bantuan pangan dan insentif konsumsi menunjukkan pemerintah masih menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama ekonomi. Namun, ia menegaskan stimulus tidak dapat menjadi satu-satunya motor pertumbuhan.

“Stimulus dapat membantu menjaga pertumbuhan dalam beberapa kuartal ke depan, tetapi pada akhirnya stimulus hanya membeli waktu,” kata Fakhrul.

Ia menilai pertumbuhan berkelanjutan tetap membutuhkan investasi, penciptaan lapangan kerja produktif, serta peningkatan produktivitas nasional. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menjadikan stimulus sebagai jembatan menuju reformasi ekonomi yang lebih luas.

“Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak hanya lahir dari stimulus, tetapi juga dari kepercayaan,” ujarnya.

Fakhrul menambahkan, kepastian arah kebijakan, koordinasi fiskal dan moneter, serta konsistensi program strategis akan menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat pertumbuhan jangka panjang.