Pemerintah Siapkan Peta Besar Baru Pariwisata Nasional

JAKARTA – Pembangunan pariwisata Indonesia kini tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada kualitas destinasi dan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat lokal.

Pengembangan infrastruktur, konektivitas, serta promosi destinasi unggulan menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata nasional di tengah persaingan regional yang semakin ketat.

Di sisi lain, tren wisata berbasis pengalaman, budaya, dan keberlanjutan mendorong pemerintah maupun pelaku usaha untuk memperkuat konsep pariwisata yang inklusif dan ramah lingkungan.

Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara ekspansi sektor wisata dengan pelestarian lingkungan, budaya lokal, dan kesiapan sumber daya manusia agar pertumbuhan pariwisata tetap berkelanjutan.

Kementerian Pariwisata menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) hingga tahun 2045 sebagai pedoman dalam perancangan strategi, kebijakan, dan sasaran pembangunan pariwisata Indonesia.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Fahlevi menyampaikan, rencana induk itu mencakup elemen kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata, yakni perencanaan strategis, kolaborasi pemangku kepentingan, keberlanjutan, pengalaman pengunjung, dan manajemen risiko.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata 2026 di Jakarta, Rabu (20/5), dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyusun Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) untuk enam destinasi pariwisata prioritas dan sedang dalam proses menyusun rencana untuk empat destinasi yang lain.

Destinasi pariwisata prioritas mencakup Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Likupang (Sulawesi Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Morotai (Maluku Utara), dan Raja Ampat (Papua Barat Daya).

"Dalam pengembangan destinasi, kolaborasi dan sinergi merupakan keharusan, dan diperlukan entitas organisasi di destination management yang berperan sebagai orkestrator di destinasi pariwisata," kata Reza.

Ia juga mengemukakan perlunya menghadirkan destinasi wisata yang berdaya saing global, berkelanjutan, dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dalam pembangunan infrastruktur pariwisata, Kementerian Pariwisata telah memetakan kebutuhan infrastruktur pendukung di 10 destinasi pariwisata prioritas, tiga destinasi regeneratif yang mencakup wilayah Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau, serta destinasi lainnya.

"Pembangunan infrastruktur masih menghadapi tantangan dalam hal pembiayaan dan rencana bisnis. Kolaborasi dengan mitra strategis untuk pembiayaan inovatif dan berkelanjutan tentu sangat diperlukan," kata Reza.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pariwisata Norman Sasono menyampaikan bahwa rencana pembangunan pariwisata merupakan turunan dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata tahun 2025–2029, ia menjelaskan, dirancang sebagai pedoman bersama bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam membangun pariwisata yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.