Mentan Sebut Implementasi B50 Tak Akan Ganggu Pasokan Minyak Goreng

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan implementasi Biodiesel 50 (B50) tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nasional karena produksi minyak sawit Indonesia meningkat dan masih surplus untuk kebutuhan domestik.

"Ini sekarang, tahu nggak produksi kita naik, ini data dari Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia)," kata Mentan di Jakarta, Selasa (19/5).

Menurut dia, peningkatan produksi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) membuat Indonesia masih memiliki cadangan dan surplus pasokan meskipun sebagian produksi dialokasikan untuk mendukung implementasi program biodiesel B50 nasional tahun ini.

Amran menyebutkan produksi minyak sawit secara nasional tercatat sekitar 46 juta ton, sehingga pemerintah optimistis kebutuhan biodiesel, minyak goreng domestik, hingga ekspor tetap dapat terpenuhi secara bersamaan.

Dari jumlah produksi itu, 20 ton dialokasikan untuk minyak goreng dan 26 juta ton di antaranya untuk ekspor. Namun, kini jumlah ekspor naik menjadi 32 juta ton seiring meningkatnya produktivitas kelapa sawit. Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara rinci peningkatan produksi CPO tersebut.

"Jadi gini dulu (produksi minyak sawit) 46 juta ton, 20 juta ton untuk minyak goreng dan lain-lain. Kemudian 26 juta ton ekspor, sekarang (naik jadi) 32 juta ton. Kalau ini diambil 5 juta ton artinya masih ada surplus 1 juta untuk B50," beber Amran.

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan sebelumnya ketika volume ekspor sawit Indonesia berada di kisaran 26 juta ton sebelum produksi nasional mengalami peningkatan cukup besar beberapa waktu terakhir.

Dalam skema kebutuhan nasional saat ini, Amran menyebut alokasi untuk implementasi B50 diperkirakan sekitar 5-6 juta ton dari total produksi minyak sawit nasional.

Sementara itu, kebutuhan minyak goreng dan berbagai kebutuhan domestik lainnya disebut berada di kisaran 20 juta ton sehingga implementasi program B50 dinilai tidak akan mengganggu kebutuhan masyarakat.

Amran menegaskan perhitungan pemerintah menunjukkan pasokan sawit nasional masih berada dalam posisi surplus meskipun sebagian produksi dialihkan untuk mendukung penguatan program energi berbasis biodiesel nasional.

Menurut dia, data perhitungan produksi dan ekspor sawit tersebut berasal dari Gapki yang selama ini menjadi rujukan kondisi industri sawit nasional.

Pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan seimbang antara kepentingan energi nasional, kebutuhan minyak goreng masyarakat, dan keberlanjutan ekspor sawit Indonesia ke pasar internasional yang menguasai 60 persen.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan Biodiesel 50 (B50) atau campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebesar 50 persen terhadap solar, untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

“Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global, dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa (31/3).