Pemprov Kalimanta Barat Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Ia menegaskan keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya kerja seluruh ASN dan bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif.

“Keterbukaan informasi publik ini harus menjadi nafas dan budaya kerja sehari-hari. ASN itu sudah punya nilai dasar berAKHLAK dan berorientasi pelayanan. Jadi apa yang kita kerjakan harus bisa diketahui masyarakat secara terbuka dan bertanggung jawab,” katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Christianus Lumano mengatakan bimbingan teknis tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di seluruh perangkat daerah.

“Kami berharap melalui kegiatan ini kualitas keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalbar maupun kabupaten/kota semakin meningkat. Standar pelayanan informasi publik juga semakin seragam dan semakin baik,” katanya.

Ia menjelaskan pada 2025 Provinsi Kalimantan Barat berhasil masuk peringkat 10 nasional dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi.

Selain itu, meraih peringkat tiga nasional untuk indeks keterbukaan informasi publik dengan nilai 74,23.

Menurut Lumano, capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan tahun 2026 ini capaian kita bisa lebih baik lagi, karena keterbukaan informasi publik bukan hanya soal penilaian, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar mendapatkan akses informasi yang cepat, tepat dan sederhana,” katanya.