Pemprov Kalimanta Barat Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dengan memberikan bimbingan teknis pelayanan informasi publik kepada pejabat struktural serta fungsional di Dinas Komunikasi dan Informatika Kalbar.

"Bimtek ini kita laksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital," kata Sekda Kalbar, Harisson, di Pontianak, Kamis (14/5).

Ia menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan kepada petugas pelayanan informasi publik perangkat daerah dan biro di lingkungan Pemprov Kalbar serta Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Ia menegaskan pelayanan informasi publik bagian penting membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurut dia, masyarakat memiliki hak mengetahui berbagai program dan kegiatan pemerintah sehingga pelayanan informasi harus dilakukan secara profesional, cepat, tepat, dan mudah dipahami.

“Pelayanan kita harus profesional, artinya kita memahami mana yang memang wajib disampaikan kepada masyarakat dan mana yang memang harus dilindungi sesuai aturan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa pelayanan informasi tidak dilakukan secara rumit hingga menyulitkan masyarakat yang membutuhkan akses informasi.

“Pelayanan itu jangan rumit, jangan sampai masyarakat yang meminta informasi justru merasa dipersulit. Kalau masyarakat memang berniat baik mencari informasi, sebenarnya sekarang sudah sangat mudah karena banyak informasi pemerintah yang sudah tersedia di website maupun media sosial resmi perangkat daerah,” ujarnya.

Dia mengakui tantangan pelayanan informasi publik semakin besar seiring pesatnya perkembangan media sosial dan cepatnya penyebaran opini di ruang digital.

Oleh karena itu, aparatur sipil negara diminta tetap profesional, terbuka, dan sabar dalam menghadapi berbagai dinamika pelayanan publik.

“Kadang ada juga yang sejak awal memang sudah punya prasangka buruk. Apa pun yang kita jelaskan dianggap tidak transparan. Sedikit-sedikit mengadu ke mana-mana, bahkan di media sosial langsung menyebar luas. Karena itu kita harus tetap melayani dengan baik, tetap profesional dan tetap sabar menghadapi semuanya,” katanya.

Harisson juga meminta seluruh perangkat daerah lebih aktif memublikasikan program dan pelayanan pemerintah melalui media sosial dan berbagai platform digital lainnya.

Ia menilai publikasi pemerintah harus lebih banyak menampilkan masyarakat sebagai penerima manfaat program dibandingkan sekadar dokumentasi seremonial pejabat.

“Yang harus lebih banyak ditampilkan itu masyarakatnya, nelayannya, petaninya, anak-anak sekolahnya, orang-orang yang memang menerima manfaat dari program pemerintah. Dari situ masyarakat bisa melihat bahwa program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya,” katanya.