Belajar dari Jepang, Makan Siang Sekolah Bergizi yang Sukses Cetak Generasi Unggul

Logistik Pangan - Jangan Jadikan Rakyat Minta-minta untuk Makan

Program Makan Siang Sekolah Bergizi tidak hanya memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang sehat dan seimbang, tetapi juga menanamkan disiplin dan hidup sehat sejak dini.

BERGEN, NORWEGIA – Program Makan Siang Sekolah Bergizi atau yang di Indonesia dikenal dengan sebutan makan bergizi gratis, menjadi salah satu kebijakan yang menuai pro dan kontra.

Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi siswa dan kelompok rentan untuk menekan stunting dan meningkatkan kualitas SDM.

Namun, pelaksanaannya dipersoalkan karena anggaran besar, kesiapan infrastruktur dan distribusi yang belum merata, kualitas serta keamanan makanan, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat yang dinilai belum optimal.

Di tengah polemik tersebut, studi terbaru dari peneliti Universitas Bergen, Norwegia, Nathan Hopson, mengenai program makan siang sekolah bergizi di Jepang, kyushoku (Nutritional School Lunch) menjadi perhatian.

Penelitian yang dipublikasikan melalui Taylor and Francis itu mengungkap keberhasilan Jepang membangun sistem makan siang sekolah yang bukan hanya fokus pada nutrisi, tetapi juga pendidikan karakter, disiplin, kebersihan, dan tanggung jawab sosial.

Hopson menjelaskan bahwa sejak dikodifikasi dalam Undang-Undang Makan Siang Sekolah tahun 1954, program tersebut memiliki mandat ganda, yakni menyediakan nutrisi yang tepat sekaligus membentuk kebiasaan makan sehat dan karakter siswa.

“Melalui ritual harian yang terstruktur, terpadu, dan partisipatif, termasuk penyajian dan pembersihan, anak-anak belajar kebersihan, kerja tim, tanggung jawab, dan banyak lagi,” tulis Hopson dalam studinya.

Program makan siang sekolah bergizi di Jepang saat ini menjangkau lebih dari 99 persen siswa sekolah dasar negeri dan hampir 92 persen siswa sekolah menengah pertama.

Siswa dan guru makan bersama di kelas dengan menu yang sama, berasal dari produk lokal (shokuiku) untuk memperkuat solidaritas sosial dan kedisiplinan.

Dalam praktiknya, siswa dilibatkan langsung dalam distribusi makanan, membersihkan peralatan makan, hingga menjaga kebersihan ruang kelas.

Menurut Hopson, pengalaman kolektif tersebut membentuk kebiasaan hidup sehat dan rasa tanggung jawab sosial sejak dini.

“Watak generasi Jepang telah dibentuk oleh pelajaran tentang tanggung jawab pribadi dan bersama, disiplin dan kebersihan, serta makanan dan nutrisi,” ujarnya.

Hopson menilai keberhasilan kyushoku tidak hanya terletak pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga pada integrasi sistem pendidikan, logistik, dan kesehatan masyarakat yang berjalan disiplin serta berkelanjutan.

Program tersebut awalnya berfungsi sebagai intervensi gizi pascaperang pada 1947.

Namun, setelah kebutuhan dasar gizi dinilai tercukupi pada akhir 1950-an, fokus program berkembang ke aspek sosial seperti kebersihan, kerja sama, dan pembentukan karakter.

Aspek Gizi

Menanggapi studi itu, Wakil Rektor III Universitas Trunojoyo Madura (UT M), Surokim Abdussalam, menilai Indonesia perlu belajar dari Jepang agar program MBG tidak hanya jadi proyek distribusi makanan semata.

“Indonesia perlu melihat paradigma berbisnis dalam MBG adalah awal dari stagnasi dan self defeating dari misi membangun memberantas malnutrisi dan stunting anakanak masa depan bangsa.

Nutritional School Lunch semacam MBG bukanlah bisnis tapi program sekolah sehat dan cerdas,” kata Surokim kepada Koran Jakarta, Senin (11/5).

Ia menilai pemerintah perlu memperbaiki sistem logistik MBG agar lebih efisien dan mampu menjamin kualitas makanan.

Menurut dia, rantai distribusi yang terlalu panjang berpotensi meningkatkan biaya dan risiko makanan basi.

“Indonesia perlu sistem logistik yang bisa berkelanjutan dan semakin efisien dan efektif dengan sistem ‘From the Farm to the Table’ dengan mata rantai yang terpendek dan garis pertanggungan jawab yang tersedikit,” ujarnya.

Surokim juga menekankan pentingnya pengawasan dari sisi gizi, kebersihan, standardisasi pangan, hingga efektivitas biaya.

“Harus memperhatikan aspek gizi nutrisi, kesegaran, hygienist sterilisasi kebersihan, standardisasi baku dan cost yang efektif,” katanya.

Ia menambahkan program MBG sebaiknya lebih fokus kepada kelompok prioritas agar tidak membebani anggaran negara secara berlebihan dan tetap tepat sasaran.

“Jangan jadikan rakyat minta-minta untuk makan, yang miskin otomatis digratiskan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI) Iyuk Wahyudi juga menilai program makan siang sekolah bergizi tidak boleh dipandang sebagai bisnis, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Nutritional School Lunch bukanlah bisnis tapi program sekolah cerdas dan sehat,” katanya.

Ia menilai pendekatan bisnis justru dapat menghambat tujuan utama program dalam mengatasi malnutrisi dan stunting.

Selain itu, ia mendorong penggunaan istilah “makan siang sekolah bergizi” yang lebih menekankan aspek pendidikan dan gizi serta menempatkan siswa sebagai pusat kebijakan.

“Jangan jadikan rakyat mengemis untuk makan. Yang miskin otomatis digratiskan,” katanya.