MBG Miliki Potensi Besar Dorong Ekonomi Rakyat

Program Prioritas - Evaluasi Dampak Sosial MBG

Pemerintah perlu memastikan tata kelola yang efisien, distribusi yang tepat waktu, serta penguatan rantai pasok bahan pangan dari daerah.

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi bagi pelajar, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong ekonomi rakyat.

Menurut Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono, Program MBG berpotensi memperkuat ekonomi rakyat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi di sektor pangan, selama didukung tata kelola yang adaptif dan efisien.

Riandi menyebutkan progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah mencapai sekitar 90 persen dari target 30 ribu unit, dengan 27 ribu dapur yang sudah siap beroperasi.

“MBG ini sangat atraktif dalam membantu sektor pertanian dan perdagangan di pasar- pasar tradisional.

Ini adalah akselerasi fiskal yang memberikan dampak langsung pada pelaku ekonomi di bawah,” ujar Riandy, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta.

Ia menilai program tersebut memiliki efek berganda terhadap ekonomi lokal, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan permintaan bahan pangan di tingkat petani dan pasar tradisional.

Namun, ia menekankan perlunya penyesuaian agar program tetap sejalan dengan kemampuan fiskal negara.

Riandy mengusulkan agar pemerintah melakukan penyesuaian frekuensi pemberian makan sebagai langkah menjaga keberlanjutan anggaran, tanpa mengurangi cakupan penerima manfaat.

“Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit (Indonesia) terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari 6 hari menjadi 3 atau 4 hari seminggu,” katanya.

Ia menambahkan langkah tersebut lebih aman dibanding mengubah desain program secara keseluruhan, karena tetap menjaga manfaat ekonomi bagi pekerja dapur dan pemasok bahan pangan.

Selain efisiensi fiskal, Riandy menekankan pentingnya pengawasan kualitas gizi dan transparansi pelaksanaan di lapangan.

Menurutnya, MBG harus diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Ia juga menilai dampak program terhadap produktivitas baru akan terlihat dalam jangka panjang, namun MBG tetap menjadi langkah awal yang penting dalam memperbaiki kualitas generasi mendatang.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya bertumpu pada satu program.

“Untuk menggerakkan ekonomi, butuh mesin ekonomi baru, tidak hanya mengandalkan sektor pertanian, namun perlu ada sektor lain yang harus ditingkatkan,” ujarnya.

Tata Kelola

Hasil riset Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia (UI) pada Maret 2026 menunjukkan bahwa Program MBG mendapat respons positif, terutama dari masyarakat kelas menengah ke bawah.

Penelitian yang dilakukan pada Oktober–Desember 2025 di lima daerah dengan 1.267 responden menunjukkan 85,8 persen siswa dari kelompok ekonomi bawah selalu menghabiskan makanan MBG.

“Program MBG dinilai memberikan manfaat nyata bagi keluarga dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Data penelitian menunjukkan, semakin rendah kelas sosial siswa, semakin tinggi tingkat penerimaan mereka terhadap program ini,” kata Dosen FISIP UI Hari Nugroho.

Namun, penelitian juga menemukan sejumlah tantangan dalam implementasi, terutama pada tata kelola dan distribusi makanan.

Sebanyak 73,3 persen sekolah mengaku pernah mengalami keterlambatan distribusi.

Selain itu, 59 persen siswa menyebut makanan yang diterima tidak selalu dalam kondisi ideal suhu, dan 19 persen pernah mengalami keluhan seperti mual atau sakit perut.

Dari sisi menu, 53 persen siswa menyatakan kadang bosan, sementara sayuran menjadi makanan yang paling sering tersisa dengan angka 77,9 persen.

“Sebagian besar tantangan muncul dari standardisasi yang terlalu terpusat, mulai dari SOP, jadwal operasional, hingga menu tidak sesuai preferensi daerah,” ujar Hari.