Mensos Ungkap DTSEN Telah Dimutakhirkan

JAKARTA - Pemerintah memperkuat akurasi penyaluran bansos melalui pemutakhiran DTSEN yang kini terhubung hingga desa secara nasional di seluruh Indonesia. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut lebih 70 ribu operator desa terintegrasi lewat SIK-NG bersama daerah dan BPS secara digital.

“Lewat aplikasi ini kami bisa mengukur usulan-usulan dari daerah, pembaruan-pembaruan data dari daerah. Sekaligus melihat perkembangan sosial-ekonomi setiap keluarga penerima manfaat,” kata Saifullah Yusuf saat konferensi pers di gedung BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Jumat (8/5).

Menurut dia, keberadaan operator data desa mempercepat aktivasi, reaktivasi, dan pembaruan data warga penerima bantuan sosial secara lebih cepat nasional. Pada triwulan kedua 2026, pemerintah mencatat lebih 470 ribu keluarga baru menerima bantuan sosial untuk pertama kali ini.

“Setiap triwulan pasti ada perubahan-perubahan penerima manfaat. Untuk triwulan kedua ini, ada lebih dari 470 ribu keluarga penerima manfaat baru yang mendapatkan bantuan,” ujar Gus Ipul.

Sementara Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut pemutakhiran DTSEN triwulan kedua 2026 telah mencakup 289 juta penduduk nasional yang tervalidasi kini. Basis data yang solid dinilai memperkuat ketepatan sasaran bansos serta pemetaan kemiskinan nasional secara lebih akurat dan menyeluruh.

“Pemutakhiran DTSEN triwulan kedua 2026 kini mencakup 289 juta penduduk yang telah direkonsiliasi Dukcapil. Basis data yang semakin solid menjadi fondasi penting bagi ketepatan sasaran bansos dan pemetaan kemiskinan nasional,” kata Amalia.

Dalam kesempatan itu, BPS juga melaporkan tingkat kemiskinan nasional per September 2025 sebesar 8,25 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem mencapai 0,78 persen. Amalia menekankan, ukuran kemiskinan tidak bisa dilihat dari pengeluaran per kapita semata, melainkan harus dihitung dalam konteks rumah tangga.

“Garis kemiskinan rumah tangga secara nasional rata-rata adalah Rp3,5 juta per bulan per rumah tangga miskin. Angkanya berbeda-beda di setiap provinsi sesuai konteks wilayahnya,” ujar dia. ils/I-1