Tingkat Kepercayaan Investor Saat Ini Jauh Lebih Rendah

» Pembenahan harus dimulai dari lingkar inti kekuasaan terlebih dahulu, baru kemudian jajaran pembantu Presiden.

JAKARTA - Pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5) dinilai masih sebatas komitmen verbal yang sudah berkali-kali digaungkan, tetapi dalam implementasinya masih lemah karena masalah inkonsistensi kebijakan.

Pengamat kebijakan publik dari FITRA, Badiul Hadi yang diminta tanggapannya mengenai isi pidato Presiden itu mengatakan persoalan utama ekonomi Indonesia saat ini bukan pada minimnya komitmen verbal pemerintah, melainkan lemahnya konsistensi kebijakan.

“Problem kita hari ini bukan pada kurangnya komitmen verbal, melainkan lemahnya konsistensi kebijakan,” kata Badiul.

Aturan di Indonesia terlalu mudah berubah, sering muncul mendadak, dan kerap tidak sinkron antar elite pemerintahan. Kondisi tersebut membuat investor sulit membaca arah kebijakan meski Presiden sudah menyampaikan pidato soal kepastian hukum.

“Investor tidak hanya mendengar pidato Presiden, tetapi membaca stabilitas keputusan negara. Karena itu, pembenahan harus dimulai dari lingkar inti kekuasaan terlebih dahulu, baru kemudian jajaran pembantu Presiden,” katanya.

Jika pusat kendali pemerintahan tidak solid, maka kepastian hukum sulit dipercaya pasar. Ia mencontohkan wacana monopoli ekspor sawit melalui BUMN sebagai bukti nyata bagaimana ketidakpastian kebijakan dapat merusak iklim investasi. Investor di sektor sumber daya alam menanam modal besar dengan asumsi adanya kepastian atas rantai bisnis, termasuk akses ekspor.

“Ketika negara tiba-tiba mengambil alih jalur perdagangan melalui mekanisme tunggal BUMN, pasar menangkap sinyal bahwa aturan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai arah politik. Ini berbahaya bagi persepsi investasi jangka panjang,” kata Badiul.

Kebijakan seperti itu jelas Badiul berpotensi menciptakan praktik monopolistik, menambah biaya birokrasi, dan memperlambat rantai ekspor. Ia menekankan bahwa pasar global membutuhkan efisiensi dan kepastian kontrak, bukan sentralisasi tata niaga yang belum tentu siap secara operasional.

Apalagi, masa transisi yang hanya tiga bulan dinilai berisiko memicu kekacauan administrasi, logistik, hingga kontrak dagang di lapangan.

“Nasionalisme ekonomi penting, tetapi tidak boleh mengorbankan kredibilitas regulasi. Negara memang berhak memperkuat kontrol atas sumber daya alam strategis strategis, namun intervensi harus terukur, terbatas pada komoditas tertentu, dan didukung kesiapan institusi,” katanya.

Tanpa konsistensi kebijakan, pernyataan Presiden tentang kepastian hukum hanya akan terdengar normatif. Sementara di lapangan, praktik kebijakan justru memperbesar persepsi risiko usaha di Indonesia.

Bersihkan Birokrasi dari Pungli

Sebelumnya Presiden Prabowo memerintahkan seluruh menteri, kepala badan dan pemimpin lembaga negara segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi dari praktik pungutan liar serta korupsi yang menghambat jalannya perekonomian nasional.

“Saya ingatkan kepada kepala badan, menteri, pemimpin-pemimpin lembaga negara pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasinya masing-masing jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak,” tegas Presiden di hadapan Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5).

Kepala Negara menegaskan bahwa seluruh institusi pemerintah harus berfungsi dengan optimal guna mengeliminasi penyalahgunaan wewenang secara menyeluruh demi memenuhi tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

Tidak ada satu pun, pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang posisinya tidak dapat digantikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kinerja yang buruk.

Pemerintah juga tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian atau menonaktifkan ASN yang terbukti melakukan penyimpangan agar memberikan efek jera secara sosial dan profesional.

Presiden dalam kesempatan itu juga mengidentifikasi tantangan besar dalam penegakan hukum karena keberadaan oknum aparat berseragam yang kerap menjadi pelindung atau backing bagi para pelaku pelanggaran.

Prabowo pun meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memecat Dirjen Bea Cukai Letjen (Purn) Djaka Budhi Utama, jika tidak mampu membereskan persoalan Bea Cukai.

“Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat, jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha kumaha engke wahe,” kata Presiden.

Perintah membersihkan birokrasi itu karena Presiden banyak mendapat keluhan dari pengusaha yang banyak mendapat perlakuan pungutan liar (pungli). “Jangan ragu-ragu, yang melanggar, tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita,” tegas Presiden.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet sebelumnya juga menyoroti, tingkat kepercayaan investor saat ini terbilang jauh lebih rendah dibanding beberapa tahun lalu.

“Mereka tidak lagi cukup diyakinkan oleh pengumuman besar atau jargon reformasi. Investor melihat apakah ada perubahan nyata di lapangan dalam enam sampai 12 bulan ke depan. selama ini banyak inisiatif reformasi terhambat karena kementerian dan pemerintah daerah tetap mempertahankan regulasi sektoral masing-masing.

“Pasar membutuhkan indikator konkret, bukan sekadar narasi deregulasi secara umum,” jelasnya.

Pemerintah juga diminta memastikan koordinasi pusat dan daerah dapat diperbaiki. Pasalnya, banyak hambatan investasi yang justru muncul di level daerah melalui perizinan, retribusi, dan interpretasi aturan teknis yang berbeda-beda.

“Kalau reformasi hanya kuat di pusat tetapi tidak turun ke daerah, dampaknya akan parsial,” katanya. Reformasi regulasi tambahnya tidak bisa berdiri sendiri, karena investor juga melihat konsistensi kebijakan fiskal, kepastian hukum, kualitas birokrasi, stabilitas politik, dan komunikasi pemerintah.