Literasi Keuangan Naik, Tapi Utang dan Gaya Hidup Konsumtif Generasi Muda Jadi Sorotan

Jakarta – Pendalaman sektor keuangan Indonesia dinilai perlu berjalan beriringan dengan penguatan literasi masyarakat. Tanpa pemahaman finansial yang memadai, perluasan akses terhadap kredit dan berbagai layanan keuangan justru berpotensi meningkatkan risiko keputusan keuangan yang tidak sehat.

ASEAN Economist United Overseas Bank (UOB) Enrico Tanuwidjaja mengatakan Indonesia masih memiliki ruang besar untuk memperdalam sektor keuangan. Sejumlah indikator menunjukkan tingkat kedalaman dan akses keuangan Indonesia masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara ASEAN.

“Indonesia itu penetrasi kreditnya paling rendah. Artinya apa, masih banyak yang bisa digali,” kata Enrico dalam UOB Media Editors Circle 2026 di Jakarta, Rabu (12/8).

Berdasarkan data komparatif UOB yang bersumber dari Bank Dunia, rasio utang swasta terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia baru mencapai 36 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Filipina sebesar 48 persen, Malaysia 117 persen, Singapura 129 persen, dan Thailand 154 persen.

Kondisi serupa terlihat dari kapitalisasi pasar perusahaan domestik terhadap PDB. Indonesia tercatat sebesar 46 persen, sementara Filipina mencapai 59 persen, Malaysia 94 persen, Thailand 122 persen, dan Singapura 124 persen.

Dari sisi kepemilikan rekening bank penduduk berusia 15 tahun ke atas, Indonesia juga masih tertinggal. Tingkat kepemilikan rekening tercatat 52 persen, hanya sedikit di atas Filipina sebesar 51 persen, tetapi jauh di bawah Malaysia 88 persen, Thailand 96 persen, dan Singapura 98 persen.

Adapun penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melakukan atau menerima pembayaran digital di Indonesia baru mencapai 39 persen, sama dengan Filipina. Angka tersebut masih jauh di bawah Malaysia sebesar 76 persen, Thailand 88 persen, dan Singapura 93 persen.

Menurut Enrico, data tersebut menunjukkan masih besarnya potensi untuk memperluas pembiayaan dan pemanfaatan layanan keuangan di Indonesia. Namun, ia mengingatkan perluasan akses tidak boleh hanya mengejar peningkatan jumlah pengguna.

“Jadi literasi finansial harus berjalan bersamaan dengan pendalaman finansial untuk membangun kesiapan finansial, baru kita akan bertumbuhnya very sound, very solid,” ujarnya.

Enrico secara khusus menyoroti perilaku konsumsi generasi muda yang semakin berorientasi pada pengalaman, seperti perjalanan dan hiburan. Menurut dia, tren tersebut tidak menjadi masalah selama diimbangi kemampuan mengelola keuangan secara bertanggung jawab.

Ia mengingatkan peningkatan konsumsi tanpa kebiasaan menabung dan perencanaan keuangan dapat meningkatkan ketergantungan terhadap utang, termasuk pinjaman daring.

“Kalau anak muda konsumtif doang itu half the good story. You need to be financially responsible. Kalau enggak sekarang nabung nih, jalan-jalan doang. Nah entar kalau enggak ada duit, ngutang terus, pinjol, whatever it is ya, itu enggak bagus,” ujarnya.

Karena itu, Enrico menilai pendalaman sektor keuangan seharusnya tidak berhenti pada semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan produk keuangan. Yang lebih penting, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk memahami risiko, membandingkan produk, serta mengambil keputusan finansial secara tepat.

Hal tersebut menjadi penting karena data nasional menunjukkan masih terdapat jarak antara masyarakat yang sudah menggunakan layanan keuangan dan mereka yang benar-benar memahami produk tersebut.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.

Artinya, terdapat selisih 14,05 poin persentase antara tingkat literasi dan inklusi keuangan. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi belum tentu memiliki pemahaman yang setara untuk menggunakannya secara optimal dan bertanggung jawab.

Pada 2026, kondisi tersebut menunjukkan perbaikan. OJK mencatat indeks literasi keuangan meningkat menjadi 69,57 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 93,61 persen. Kedua angka tersebut bahkan telah melampaui target RPJMN 2025-2029, masing-masing sebesar 69,35 persen untuk literasi dan 93 persen untuk inklusi.

“Kalau kita melihat standar dari negara-negara OECD, jelas sekitar 63 persen (indeks) literasi, angka yang tahun sebelumnya belum yang terbaru. Jadi sebetulnya angka-angka yang kita capai itu sangat sudah tinggi dan itu sudah melampaui target RPJMN,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Hasil SNLIK 2026 di Jakarta, Senin.

Survei SNLIK 2026 dilakukan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan 75.000 responden. Pengumpulan data berlangsung pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) melalui aplikasi FASIH Mobile.

Kesenjangan Kota dan Desa

Meski secara nasional indeks literasi dan inklusi keuangan meningkat, capaian tersebut belum sepenuhnya merata.

BPS mencatat indeks literasi keuangan masyarakat perkotaan mencapai 72,54 persen, sedangkan di perdesaan baru 64,42 persen. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman keuangan berdasarkan wilayah.

Kesenjangan juga terlihat pada indeks inklusi keuangan. Di perkotaan, indeks tersebut mencapai 95,47 persen, sementara di perdesaan sebesar 90,39 persen.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan indeks inklusi keuangan di perkotaan maupun perdesaan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, peningkatan tersebut belum menghapus perbedaan capaian antara kedua wilayah.

“Indeks inklusi keuangan 2026 perkotaan maupun pedesaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, di mana untuk perkotaan meningkat 0,99 persen basis poin, sementara pedesaan meningkat 0,36 persen basis poin,” katanya.

Berdasarkan jenis kelamin, indeks literasi keuangan laki-laki tercatat 69,61 persen dan perempuan 69,54 persen. Sementara indeks inklusi keuangan laki-laki mencapai 93,73 persen dan perempuan 93,49 persen.

Persoalan lain terlihat pada layanan keuangan syariah. Indeks literasi keuangan konvensional tercatat 69,57 persen, sedangkan literasi keuangan syariah hanya 43,07 persen.

Pemerintah dan otoritas keuangan telah menjalankan sejumlah program untuk memperkuat literasi sekaligus memperluas akses. Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Maret 2026 meluncurkan Program Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan (AKSI KLIK), yang diarahkan untuk memperkuat literasi serta akses terhadap pembiayaan produktif.

BI bersama Kementerian Keuangan, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga menjalankan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) 2026 dengan perhatian khusus kepada generasi muda.

Namun, peningkatan angka inklusi perlu diikuti peningkatan kualitas pemahaman masyarakat. Semakin mudah masyarakat memperoleh kredit, layanan digital, investasi, maupun produk keuangan lainnya, semakin besar pula kebutuhan terhadap kemampuan mengukur risiko dan mengelola keuangan.

Dengan demikian, tantangan Indonesia ke depan bukan hanya bagaimana memperluas akses keuangan, tetapi memastikan masyarakat tidak sekadar menjadi pengguna produk keuangan. Pendalaman sektor keuangan perlu menghasilkan masyarakat yang lebih siap secara finansial, bukan justru memperbesar konsumsi, utang, dan kerentanan ekonomi rumah tangga.